Minggu, 24 Juni 2018 | 19:35 WIB

Daftar | Login

/

3.000 keluarga Aceh belum miliki buku nikah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
 Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2z2t57A
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2z2t57A
<p>Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mencatat lebih dari 3.000 keluarga pasangan nikah di daerah itu belum memiliki administrasi kependudukan berupa buku nikah yang dikeluarkan pemerintah.</p><p> Kepala Kankemenag Aceh Barat, Teuku Tarmidhi, dalam pertemuannya dengan DPRK Aceh Barat, Jumat (10/11), mengatakan, perlu dukungan semua pihak untuk pencapaian optimal pembuatan tertib administrasi kependudukan itu.</p><p> "Lebih tiga ribu pasangan, karena itu Pemkab Aceh Barat dapat mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah, misalkan untuk seribu orang tahun ini, maka akan kita usulkan buku nikahnya ke pemerintah pusat," sebutnya.</p><p> Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Pusat kajian pendidikan dan masyarakat (PKPM) Aceh, lewat program Pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H), bagian dari program Kolaborasi masyarakat dan partisipasi untuk kesejahteraan (Kompak) Indonesia.</p><p> Manager program PKPM Aceh, M Ridha, menyampaikan, pihaknya coba membantu pemerintah melakukan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat di daerah itu tercatat secara administrasi dan diakui pernikahannya secara negara.</p><p> Hasil kajian pihaknya, bahwa warga yang belum memiliki buku nikah, terutama mereka yang kawin saat konflik bersenjata di Aceh, sebab Kantor Urusan Agama (KUA) banyak tidak buka saat itu, kemudian ada yang hilang saat tsunami menerpa Aceh pada 2004.</p><p> Selain lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2018, pendanaan juga dapat diusulkan dalam alokasi dana desa atau APBDes, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dan lebih cepat tercapai sesuai target.</p><p> Sementara itu, Ketua Komisi-D DPRK Aceh Barat, Bantalidan, menambahkan, program tersebut sangat penting untuk disukseskan sebab menyangkut tertib administrasi yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p><p> "Dnas Syariat Islam bisa mengusulkan kebutuhan anggaran itu, kemudian juga lewat dana desa sesuai kesanggupan. Bisa disesuaikan per gampong berapa orang, dengan demikian secara perlahan bisa terakomodir semuanya secara keberlanjutan," tuturnya.</p><p> Bantalidan menyampaikan, dari hasil pertemuan itu akan dijadkan rekomendasi untuk mendorong persetujuan anggaran dari para wakil rakyat saat pembahasan anggaran, demi tertibnya administrasi kependudukan masyarakat di daerah itu.</p><p> Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Disdukcapil, kepala desa dari Kecamatan Arongan Lambalek, perwakilan Mahkamah Syariah, Sekretaris DSI, DF Gerak Edi Saputra, KJW PPMN, Darmansyah dan DF PKPM Aceh Barat, T Saiful Ambia.&nbsp;(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Lingkungan | 24 Juni 2018 - 19:13 WIB

Bunga bangkai langka siap mekar di Bengkulu

Aktual Pemilu | 24 Juni 2018 - 18:48 WIB

Bawaslu tengarai 99 persen TPS rawan kecurangan

Aktual Pemilu | 24 Juni 2018 - 18:36 WIB

Panwas tertibkan APK Pilgub Jabar di Tasikmalaya

Arestasi | 24 Juni 2018 - 18:11 WIB

Polisi tangkap pelaku pungli Pantai Tanjung Pakis

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com