Selasa, 11 Desember 2018 | 04:05 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

3.000 keluarga Aceh belum miliki buku nikah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
 Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2z2t57A
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2z2t57A
<p>Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mencatat lebih dari 3.000 keluarga pasangan nikah di daerah itu belum memiliki administrasi kependudukan berupa buku nikah yang dikeluarkan pemerintah.</p><p> Kepala Kankemenag Aceh Barat, Teuku Tarmidhi, dalam pertemuannya dengan DPRK Aceh Barat, Jumat (10/11), mengatakan, perlu dukungan semua pihak untuk pencapaian optimal pembuatan tertib administrasi kependudukan itu.</p><p> "Lebih tiga ribu pasangan, karena itu Pemkab Aceh Barat dapat mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah, misalkan untuk seribu orang tahun ini, maka akan kita usulkan buku nikahnya ke pemerintah pusat," sebutnya.</p><p> Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Pusat kajian pendidikan dan masyarakat (PKPM) Aceh, lewat program Pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H), bagian dari program Kolaborasi masyarakat dan partisipasi untuk kesejahteraan (Kompak) Indonesia.</p><p> Manager program PKPM Aceh, M Ridha, menyampaikan, pihaknya coba membantu pemerintah melakukan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat di daerah itu tercatat secara administrasi dan diakui pernikahannya secara negara.</p><p> Hasil kajian pihaknya, bahwa warga yang belum memiliki buku nikah, terutama mereka yang kawin saat konflik bersenjata di Aceh, sebab Kantor Urusan Agama (KUA) banyak tidak buka saat itu, kemudian ada yang hilang saat tsunami menerpa Aceh pada 2004.</p><p> Selain lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2018, pendanaan juga dapat diusulkan dalam alokasi dana desa atau APBDes, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dan lebih cepat tercapai sesuai target.</p><p> Sementara itu, Ketua Komisi-D DPRK Aceh Barat, Bantalidan, menambahkan, program tersebut sangat penting untuk disukseskan sebab menyangkut tertib administrasi yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p><p> "Dnas Syariat Islam bisa mengusulkan kebutuhan anggaran itu, kemudian juga lewat dana desa sesuai kesanggupan. Bisa disesuaikan per gampong berapa orang, dengan demikian secara perlahan bisa terakomodir semuanya secara keberlanjutan," tuturnya.</p><p> Bantalidan menyampaikan, dari hasil pertemuan itu akan dijadkan rekomendasi untuk mendorong persetujuan anggaran dari para wakil rakyat saat pembahasan anggaran, demi tertibnya administrasi kependudukan masyarakat di daerah itu.</p><p> Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Disdukcapil, kepala desa dari Kecamatan Arongan Lambalek, perwakilan Mahkamah Syariah, Sekretaris DSI, DF Gerak Edi Saputra, KJW PPMN, Darmansyah dan DF PKPM Aceh Barat, T Saiful Ambia.&nbsp;(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 20:39 WIB

Seminar jurnalisme berbasis HAM digelar peringati Hari HAM

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Ekonomi | 10 Desember 2018 - 20:12 WIB

Kementerian ESDM dorong ekonomi desa manfaatkan EBT

<p>Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mencatat lebih dari 3.000 keluarga pasangan nikah di daerah itu belum memiliki administrasi kependudukan berupa buku nikah yang dikeluarkan pemerintah.</p><p> Kepala Kankemenag Aceh Barat, Teuku Tarmidhi, dalam pertemuannya dengan DPRK Aceh Barat, Jumat (10/11), mengatakan, perlu dukungan semua pihak untuk pencapaian optimal pembuatan tertib administrasi kependudukan itu.</p><p> "Lebih tiga ribu pasangan, karena itu Pemkab Aceh Barat dapat mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah, misalkan untuk seribu orang tahun ini, maka akan kita usulkan buku nikahnya ke pemerintah pusat," sebutnya.</p><p> Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Pusat kajian pendidikan dan masyarakat (PKPM) Aceh, lewat program Pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H), bagian dari program Kolaborasi masyarakat dan partisipasi untuk kesejahteraan (Kompak) Indonesia.</p><p> Manager program PKPM Aceh, M Ridha, menyampaikan, pihaknya coba membantu pemerintah melakukan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat di daerah itu tercatat secara administrasi dan diakui pernikahannya secara negara.</p><p> Hasil kajian pihaknya, bahwa warga yang belum memiliki buku nikah, terutama mereka yang kawin saat konflik bersenjata di Aceh, sebab Kantor Urusan Agama (KUA) banyak tidak buka saat itu, kemudian ada yang hilang saat tsunami menerpa Aceh pada 2004.</p><p> Selain lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2018, pendanaan juga dapat diusulkan dalam alokasi dana desa atau APBDes, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dan lebih cepat tercapai sesuai target.</p><p> Sementara itu, Ketua Komisi-D DPRK Aceh Barat, Bantalidan, menambahkan, program tersebut sangat penting untuk disukseskan sebab menyangkut tertib administrasi yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p><p> "Dnas Syariat Islam bisa mengusulkan kebutuhan anggaran itu, kemudian juga lewat dana desa sesuai kesanggupan. Bisa disesuaikan per gampong berapa orang, dengan demikian secara perlahan bisa terakomodir semuanya secara keberlanjutan," tuturnya.</p><p> Bantalidan menyampaikan, dari hasil pertemuan itu akan dijadkan rekomendasi untuk mendorong persetujuan anggaran dari para wakil rakyat saat pembahasan anggaran, demi tertibnya administrasi kependudukan masyarakat di daerah itu.</p><p> Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Disdukcapil, kepala desa dari Kecamatan Arongan Lambalek, perwakilan Mahkamah Syariah, Sekretaris DSI, DF Gerak Edi Saputra, KJW PPMN, Darmansyah dan DF PKPM Aceh Barat, T Saiful Ambia.&nbsp;(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com