Selasa, 11 Desember 2018 | 04:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Satgas Terpadu jangan patah arang hadapi KKB Papua

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2ysPM1m
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2ysPM1m
<p>Kelompok kriminal bersenjata yang telah menyandera 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ditengarai dari kelompok Organisasi Papua Merdeka.</p><p>Meski kelompok itu menolak negosiasi yang dilakukan Satgas Terpadu dari Polri dan TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, menilai aparat keamanan tetap harus melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata, serta tidak menimbulkan korban jiwa.</p><p>"Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan," ujar pria yang akrab disapa Kang TB ini, dalam rilis yang diterima <i>Redaksi Elshinta</i>, Sabtu (11/11).</p><p>Menurut Kang TB, untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, maka Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus terlibat secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.</p><p>"Saya yakin satgas terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu. Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk, mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas, ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis. Apalagi, Pak Jokowi sekarang ini sedang berada di Vietnam, menghadiri acara KTT APEC," tandasnya.</p><p>Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 20:39 WIB

Seminar jurnalisme berbasis HAM digelar peringati Hari HAM

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Ekonomi | 10 Desember 2018 - 20:12 WIB

Kementerian ESDM dorong ekonomi desa manfaatkan EBT

<p>Kelompok kriminal bersenjata yang telah menyandera 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ditengarai dari kelompok Organisasi Papua Merdeka.</p><p>Meski kelompok itu menolak negosiasi yang dilakukan Satgas Terpadu dari Polri dan TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, menilai aparat keamanan tetap harus melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata, serta tidak menimbulkan korban jiwa.</p><p>"Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan," ujar pria yang akrab disapa Kang TB ini, dalam rilis yang diterima <i>Redaksi Elshinta</i>, Sabtu (11/11).</p><p>Menurut Kang TB, untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, maka Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus terlibat secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.</p><p>"Saya yakin satgas terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu. Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk, mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas, ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis. Apalagi, Pak Jokowi sekarang ini sedang berada di Vietnam, menghadiri acara KTT APEC," tandasnya.</p><p>Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata. Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com