Jumat, 22 Juni 2018 | 04:49 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Pengamat: Ketum Golkar tersangka, konstelasi Pilkada Jabar 2018 berubah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ketua DPR RI Setya Novanto. Sumber Foto: http://bit.ly/2h84Avi
Ketua DPR RI Setya Novanto. Sumber Foto: http://bit.ly/2h84Avi
<p>Ditetapkannya kembali Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-el oleh KPK memunculkan banyak spekulasi politik. Isu yang paling mengemuka adalah kemungkinan digelarnya Munaslub untuk mengganti ketua umum, berikutnya adalah isu perubahan daftar nama calon yang diusung dalam pilkada serentak 2018, termasuk Jawa Barat.</p><p>Banyak pihak meyakini, untuk penetapan kali ini Novanto tak akan bisa lolos, ia akan ditahan dan dengan sendirinya tak akan lagi mampu menangani persoalan teknis adminsitrasi kepartaian termasuk menandatangai keputusan-keputusan penting partai. </p><p>Pengamat politik dari Stratakindo Instititute Oktarina, Soebardjo menyatakan, penetapan tersangka korupsi kepada Novanto kali ini tak akan bisa dihindari walau dengan drama lebih hebat dari sebelumnya. </p><p>"Saya rasa ini ajal yang tiba buat dirinya," ujar Oktarina saat dihubungi media, Sabtu (11/11).</p><p>Diketaui, pada penetapan tersangka pertama, Novanto tidak menghadiri pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Setelah ditetapkan tersangka dan akan diperiksa KPK, Novanto mengidap banyak penyakit dari vertigo hingga jantung. Oktarina menambahkan, bisa saja Novanto membuat alasan sakit permanen seperti presiden kedua Soeharto tetapi dia harus tanggung risiko mundur dari Ketua Umum Golkar, mundur dari Ketua DPR dan mundur dari semua aktivitas politik seumur hidupnya. </p><p>"Saya rasa untuk kali kedua ini, Novanto akan menghadapi kasusnya dengan terpaksa, mau menghindar bagaimana lagi, kecuali alasan sakit permanen itu," ujarnya.</p><p>Oktarina mengatakan, dengan ditahannya Novanto nantinya, maka dengan segala keputusan politik yang diambilnya termasuk keputusan veto atau hak prerogatif memutus calon gubernur yang akan diusung partainya akan terimbas. </p><p>Menurut Oktarina, pendaftaran pasangan calon dalam pilkada serentak 2018 adalah pertengahan Januari 2018, ada waktu tersisa dua bulan, dalam politik dua bulan adalah masa yang amat lama sehingga keputusan apapun bisa berubah. </p><p>"Jangan salah, jika nanti ternyata Novanto ditahan, ada banyak diperlukan tanda tangan basah dirinya selaku ketua unum untuk surat rekomendasi DPP terkait pengusungan calon atau malah tanda tangan langsung dirinya di depan KPUD jika ada pengurus DPD yang diberhentikan karena menolak keputusan DPP," ujarnya.</p><p>Terkait kemungkinan terjadinya perubahan konstalasi di Pilkada Jabar, Oktarina menyarankan Golkar untuk merenung dan melakukan evaluasi politik menyeluruh. Jangan sampai Golkar pecah gara-gara gengsi politik. Jabar itu termasuk lumbung suara Golkar, kalau aspirasi DPD provinsi dan pengurus di level bawahnya diabaikan, bisa rusak itu lumbung. </p><p>Oktarina meyakini, penetapan tersangka Novanto akan membuat keputusan Golkar mengusung Ridwan Kamil terganggu, jika tidak ditinjau kembali, mungkin saja akan terjadi gejolak politik. </p><p>"Isu yang beredar di Jawa Barat itu sederhana sekali ternyata, RK diusung karena sahabatnya SN. Jadi saat SN ditetapkan kembali sebagai tersangka, banyak yang yakin SK akan berubah. Ya wajar saja," pungkasnya.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kecelakaan | 21 Juni 2018 - 21:38 WIB

TNI kerahkan penyelam Marinir cari korban KM Sinar Bangun

Event | 21 Juni 2018 - 21:21 WIB

Messi lebih baik daripada Maradona

Asian Games 2018 | 21 Juni 2018 - 21:12 WIB

Menpora: Prediksi medali Asian Games sudah 80 persen

Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 20:57 WIB

Prabowo Subianto semangati kader di Pilkada Sumatera Selatan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com