Sabtu, 25 November 2017

IPW minta Polri jelaskan nasib sandera di Mimika Papua

Senin, 13 November 2017 14:18

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Foto: Dody Handoko/elshinta.com Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Ayo berbagi!

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, Polri perlu segera menjelaskan nasib ratusan warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mimika, Papua, sebab mereka sudah seminggu disandera. Selain itu, Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan itu.

“Indonesia Police Watch (IPW) memahami medan yang berat menjadi kendala untuk mengatasi kasus ini dengan cepat. Namun dengan operasi intelijen, Polri diharapkan bisa mengetahui nasib warga yang disandera untuk kemudian diumumkan ke publik,” katanya dalam rilis tertulis, di Jakarta, Senin (13/11).

Meski penyanderaan sudah hampir seminggu, IPW berkeyakinan Polri mampu menyelesaikan kasus ini dan segera melakukan operasi pembebasan dengan cepat.

“Aksi penyanderaan di Mimika menunjukkan gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua makin agresif saja,” ucapnya.

Menurutnya, aksi kelompok ini yang menyandera ratusan warga di dekat lokasi tambang emas Freeport tentunya tak bisa dibiarkan berlama-lama. Pemerintah, kata dia, harus segera meminta Polri bertindak tegas. Sebab tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh disandera, baik oleh saudara sebangsanya maupun oleh orang lain.

“Untuk itu Polri harus membebaskan korban penyanderaan dan segera menangkap pelakunya. Tindakan penyanderaan ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena nantinya dikhawatirkan akan menjadi preseden yang berulang,” tandasnya.

IPW melihat aksi penyanderaan di Mimika ini sebagai modus baru dalam konflik Papua yang selama ini dimotori oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Sepertinya ada strategi baru dari OPM. Sebab dari penelusuran IPW, terlihat adanya perubahan strategi, yakni dari OPM menjadi Papua Barat Merdeka. Kini markas Papua Barat Merdeka berada di Fiji, negeri kecil di Samudera Pasifik. Markasnya berada di ibukota Suva dan sangat refresentatif,” paparnya.

"Rupanya, OPM ini sudah memindahkan markasnya dari Australia ke Fiji dan berganti nama dengan Papua Barat Merdeka. Mereka tidak lagi menyebut dirinya sebagai OPM tapi sebagai Papua Barat Merdeka," lanjutnya.

Neta menilai, sepertinya pergeseran markas dan perubahan organisasi ini berkaitan dengan pergeseran strategi mereka. Bisa jadi penyanderaan terhadap begitu banyak warga yang mereka lakukan pekan lalu di Mimika adalah bagian dari strategi baru mereka.

Selama ini OPM tidak pernah melakukan penyanderaan warga, apalagi dengan begitu banyak jumlah warga yang disandera. Agaknya pemerintah perlu mengantisipasi manuver baru kelompok kriminal bersenjata di Papua ini, apalagi setelah mereka membuka markasnya di Fiji dan melakukan penyanderaan terhadap warga Mimika.

“Sayangnya hingga kini belum ada reaksi tegas dari pemerintah terhadap penyanderaan ini. IPW berharap pemerintah setidaknya bisa menjelaskan nasib warga yang disandera, apakah masih hidup atau ada yang sudah terbunuh,” tukasnya. (dody/Der)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar