Jumat, 22 Juni 2018 | 04:42 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Menhub: BPKB elektronik permudah legalitas kendaraan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sumber foto: http://bit.ly/2yNWRgy
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sumber foto: http://bit.ly/2yNWRgy
<p>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai dengan adanya sistem digitalisasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik akan mempermudah untuk legalitas kendaraan, baik roda dua maupun roda empat atau lebih.</p><p>"Dengan adanya e-BPKB ini, maka masyarakat terbantu yang tadinya tiga sampai empat hari mengurusnya, bisa hanya dua menit luar biasa. Karena BPKB adalah suatu andalan dan kecenderungannya diabaikan, kalau cepat begini untuk apa diabaikan," katanya dalam peluncuran e-BPKB di Jakarta, Senin (13/11). </p><p>Selain itu, Budi menuturkan dengan proses digitalisasi tersebut, maka akan mempermudah pengawasan kepada pemilik kendaraan bermotor.</p><p>"Kami merasa terbantu karena semakin terkontrol, lebih gampang mengontrol identitas pemilik kendaraan," katanya.</p><p>Nantinya, lanjut dia, juga akan mempermudah untuk proses Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang akan terintegrasi bagi pemegang merk kendaraan. </p><p>Budi mengapresiasi upaya Polri dalam peningkatan pelayanan publik sekaligus profesionalisme sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. </p><p>"Ini merupakan lompatan yang berarti bagi masyarakat karena tanpa BPKB, kendaraan tidak ada nyawanya, untuk itu fungsi-fungsi digitalisasi bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya.</p><p>Dalam kesempatan sama Wakil Ketua Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan sistem e-BPKB akan diterapkan di seluruh Indonesia selama jangka waktu tiga bulan.</p><p>"Setelah ini di seluruh Indonesia bisa tiga bulan selesai," katanya.</p><p>Dengan pemanfaatan teknologi digital, Syafruddin berharap masyarakat tidak lagi terbebani biaya dan waktu untuk pengurusan BPKB serta menghindari adanya praktik pungutan liar (pungli).</p><p>Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menilai pelayanan publik harus menyesuaikan perkembangan zaman.</p><p>"Pelayanan publik sudah harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kita tidak bisa lagi menghindari adanya teknologi. Pada 2014 pengguna internet tercatat 88,1 juta orang, 2015 naik menjadi 93,4 juta orang dan 2016 sudah lebih dari 100 juta lebih, sehingga pelayanan publik berbasis internet harus menjadi ciri khas Indonesia," ujarnya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kecelakaan | 21 Juni 2018 - 21:38 WIB

TNI kerahkan penyelam Marinir cari korban KM Sinar Bangun

Event | 21 Juni 2018 - 21:21 WIB

Messi lebih baik daripada Maradona

Asian Games 2018 | 21 Juni 2018 - 21:12 WIB

Menpora: Prediksi medali Asian Games sudah 80 persen

Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 20:57 WIB

Prabowo Subianto semangati kader di Pilkada Sumatera Selatan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com