Jumat, 24 November 2017

Kominfo tegaskan registrasi kartu prabayar untuk batasi hoax, terorisme, dan penipuan SMS

Selasa, 14 November 2017 10:34

Sumber foto: http://bit.ly/2zpJNy6 Sumber foto: http://bit.ly/2zpJNy6
Ayo berbagi!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan setiap pelanggan kartu prabayar, baik yang masih baru maupun yang lama, untuk melakukan registrasi. Tujuannya, untuk membatasi hoax, terorisme, dan penipuan melalui SMS.

Dengan registrasi akan ada proses validasi data pelanggan operator telekomunikasi seluler. Tujuannya adalah untuk kenyamanan dan keamanan pengguna seluler, baik dalam aktivitasnya sehari-hari maupun dalam bertransaksi.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, Prof Ahmad M Ramli, dalam Forum Bakohumas Jawa Timur, di Dinas Kominfo Jatim, Senin (13/11).

Dalam melakukan registrasi, diharuskan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan nomor Kartu Keluarga (KK).

"Registrasi ulang ini berlaku bagi pengguna kartu perdana yang baru maupun yang lama. Untuk apa? Membatasi hoax, terorisme, dan penipuan melalui SMS," tegas Ramli.

Ia menjelaskan, registrasi menggunakan NIK ini untuk memperkuat validasi data secara akurat, sehingga para pengguna akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal berbau kejahatan.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

"Penegasannya, untuk menjadi pengguna jasa telekomunikasi yang baik," katanya.

Registrasi kartu prabayar ini memiliki tenggat waktu hingga 28 Februari 2018. Apabila sampai dengan tanggal tersebut belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari. Bila masih belum, maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar.

Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Tak perlu nama ibu

Kemenkominfo menegaskan bahwa nama ibu kandung tidak diperlukan untuk registrasi kartu prabayar. Penegasan ini dilakukan dengan keluarnya aturan perubahan kedua terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

"Bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi dan dalam rangka memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maka registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak memerlukan data nama ibu kandung," katanya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017. Permen ini merupakan perubahan kedua dari Permen 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perubahan pertama berisi ketentuan untuk memvalidasi data pengguna dengan data Dukcapil. Kominfo juga menimbau agar masyarakat melakukan registrasi sendiri atau melalui gerai resmi operator. Hal ini demi perlindungan data pribadi.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar