Senin, 24 September 2018 | 23:20 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Bawaslu Sumut gelar rapat koordinasi dengan stakeholder

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta
<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder dalam persiapan pengawasan pengelolaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan sinkronisasi data pemilih di Medan, Selasa (14/11). </p><p>Hadir sebagai pembicara Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, SH, Anggota KPU Sumut Bidang Perencanaan, Nazir Salim Manik dan Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Riris Demawaty dan juga dihadiri perwakilan KPU Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, serta Panwas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, seperti dilaporkan <i>Kontributor Elshinta, Misriadi.</i></p><p>Syafrida dalam pemaparannya mengatakan, Rakor bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk pendidikan, pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2018 dan dari acara ini diharapkan dapat mengurangi segala bentuk manipulasi dan pelanggaran pemilu.</p><p>Ia menambahkan bahwa DP4 disumut sekitar 10 juta jiwa, terdiri dari 6 juta jiwa sudah memiliki KTP-el, 2 juta jiwa sudah melakukan rekam data namun belum menerima KTP-el dan 2 juta jiwa belum rekam data.</p><p>Sementara itu, perwakilan dari Disdukcapil Riris Dermawaty menjelaskan jumlah penduduk sumut sekitar 14 juta jiwa dan yang sudah melakukan rekam data sebanyak 82,86 persen.</p><p>Menurutnya, kesulitan pihak Disdukcapil untuk melayani warga yang ingin melakukan perekaman KTP-el dikarenakan kekurangannya Blanko, peralatan yang rusak, tidak adanya transportasi di kabupaten/kota dan kurang sadarnya warga akan pentingnya dokumen kependudukan.</p><p>Selain itu, Anggota KPU Sumut Bidang Perencanaan, Nazir Salim Manik mengatakan bahwa masyarakat yang belum memiliki KTP-el namun sudah rekam data dapat menggunakan Surat Keterangan (Suket) untuk melakukan pemilihan, hanya saja Suket hanya berlaku selama 6 bulan dan dikawatirkan saat pemilihan tanggal 27 Juni 2017 suket telah habis masa berlakunya sehingga warga tidak dapat ikut memilih.</p><p>“Sepanjang tidak ada KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) warga tidak akan dapat ikut melakukan pemilihan, sementara suket itu cuma berlaku 6 bulan, takutnya saat hari pemilihan Suket telah habis masanya warga gak bias memilih,” ungkap Nazir.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Ekonomi | 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Musibah | 24 September 2018 - 21:23 WIB

Pengemudi truk ditemukan meninggal di rest area

Manajemen | 24 September 2018 - 21:15 WIB

Alasan mengapa pelaku usaha perlu berinvestasi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com