Sabtu, 25 November 2017

Bawaslu Sumut gelar rapat koordinasi dengan stakeholder

Selasa, 14 November 2017 19:57

Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta Istimewa. Foto: Misriadi/Radio Elshinta
Ayo berbagi!

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder dalam persiapan pengawasan pengelolaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan sinkronisasi data pemilih di Medan, Selasa (14/11).

Hadir sebagai pembicara Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, SH, Anggota KPU Sumut Bidang Perencanaan, Nazir Salim Manik dan Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Riris Demawaty dan juga dihadiri perwakilan KPU Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, serta Panwas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi.

Syafrida dalam pemaparannya mengatakan, Rakor bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk pendidikan, pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2018 dan dari acara ini diharapkan dapat mengurangi segala bentuk manipulasi dan pelanggaran pemilu.

Ia menambahkan bahwa DP4 disumut sekitar 10 juta jiwa, terdiri dari 6 juta jiwa sudah memiliki KTP-el, 2 juta jiwa sudah melakukan rekam data namun belum menerima KTP-el dan 2 juta jiwa belum rekam data.

Sementara itu, perwakilan dari Disdukcapil Riris Dermawaty menjelaskan jumlah penduduk sumut sekitar 14 juta jiwa dan yang sudah melakukan rekam data sebanyak 82,86 persen.

Menurutnya, kesulitan pihak Disdukcapil untuk melayani warga yang ingin melakukan perekaman KTP-el dikarenakan kekurangannya Blanko, peralatan yang rusak, tidak adanya transportasi di kabupaten/kota dan kurang sadarnya warga akan pentingnya dokumen kependudukan.

Selain itu, Anggota KPU Sumut Bidang Perencanaan, Nazir Salim Manik mengatakan bahwa masyarakat yang belum memiliki KTP-el namun sudah rekam data dapat menggunakan Surat Keterangan (Suket) untuk melakukan pemilihan, hanya saja Suket hanya berlaku selama 6 bulan dan dikawatirkan saat pemilihan tanggal 27 Juni 2017 suket telah habis masa berlakunya sehingga warga tidak dapat ikut memilih.

“Sepanjang tidak ada KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) warga tidak akan dapat ikut melakukan pemilihan, sementara suket itu cuma berlaku 6 bulan, takutnya saat hari pemilihan Suket telah habis masanya warga gak bias memilih,” ungkap Nazir. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar