Senin, 10 Desember 2018 | 21:24 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Terbukti monopoli, KPPU denda PGN Rp9,9 miliar

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Diurnawan/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Diurnawan/Radio Elshinta
<p>Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum PT Perusahaan Gad Negara (Persero), Tbk membayar denda Rp 9.923.848.407,- dalam persidangan persaingan usaha yang berlangsung di kantor perwakilan KPPU Medan, Senin (14/11), di Jalan Gatot Subroto Medan.</p><p>Ketua majelis komisi Prof Dr Tresna P Soemardi didampingi R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam, keduanya selaku hakim anggota memutuskan bahwa PT PGN terbukti melanggar Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999, terkait praktek monopoli dalam penentuan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara.</p><p>Dilaporkan <i>Kontributor Elshinta, Diurnawan</i> dalam putusan yang dibacakan Tresna menyebutkan bahwa majelis komisi menilai terlapor (PT PGN, red) telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) yang tidak mempertimbangkan daya beli konsumen dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.</p><p>Masih dalam fakta persidangan terkait dengan perjanjian jual beli gas majelis komisi menilai terkait klausula baku dalam PJBG tentunya sangat merugikan pelaku usaha yang umumnya berada di Belawan, KIM 1 dan 2, Labuhan Deli, Medan, Binjai. Tanjung Morawa, Hamparan Perak dan Wampu.</p><p>Akibat ketentuan yang diberlakukan berimbas bagi para pengusaha yang mengalami kerugian hingga Rp11,9 miliar.</p><p>Seharusnya dalam penentuan tarif harus ada regulasi dari pemerintah dan bukannya penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha.</p><p>Selain itu dalam putusannya, Ketua Majelis Komisi juga memberikan rekemondasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengaturan energi gas bumi nasional, menyangkut harga gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum perlu selaras dengan perundang-undangan diatasnya.</p><p>Masih dalam putusan tersebut, Ketua Majelis Komisi Tresna Soemardi juga merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar merivisi peraturan menteri&nbsp; No.19 tahun 2009 ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah NO 30 tahun 2009 ketentuan Pasal 72.</p><p>Sementara itu pihak tim penasehat hukum PGN, tidak berkomentar mengenai putusan majelis KPPU.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 20:39 WIB

Seminar jurnalisme berbasis HAM digelar peringati Hari HAM

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Ekonomi | 10 Desember 2018 - 20:12 WIB

Kementerian ESDM dorong ekonomi desa manfaatkan EBT

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 19:54 WIB

Wapres imbau pengawas pemilu harus independen

<p>Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum PT Perusahaan Gad Negara (Persero), Tbk membayar denda Rp 9.923.848.407,- dalam persidangan persaingan usaha yang berlangsung di kantor perwakilan KPPU Medan, Senin (14/11), di Jalan Gatot Subroto Medan.</p><p>Ketua majelis komisi Prof Dr Tresna P Soemardi didampingi R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam, keduanya selaku hakim anggota memutuskan bahwa PT PGN terbukti melanggar Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999, terkait praktek monopoli dalam penentuan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara.</p><p>Dilaporkan <i>Kontributor Elshinta, Diurnawan</i> dalam putusan yang dibacakan Tresna menyebutkan bahwa majelis komisi menilai terlapor (PT PGN, red) telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) yang tidak mempertimbangkan daya beli konsumen dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.</p><p>Masih dalam fakta persidangan terkait dengan perjanjian jual beli gas majelis komisi menilai terkait klausula baku dalam PJBG tentunya sangat merugikan pelaku usaha yang umumnya berada di Belawan, KIM 1 dan 2, Labuhan Deli, Medan, Binjai. Tanjung Morawa, Hamparan Perak dan Wampu.</p><p>Akibat ketentuan yang diberlakukan berimbas bagi para pengusaha yang mengalami kerugian hingga Rp11,9 miliar.</p><p>Seharusnya dalam penentuan tarif harus ada regulasi dari pemerintah dan bukannya penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha.</p><p>Selain itu dalam putusannya, Ketua Majelis Komisi juga memberikan rekemondasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengaturan energi gas bumi nasional, menyangkut harga gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum perlu selaras dengan perundang-undangan diatasnya.</p><p>Masih dalam putusan tersebut, Ketua Majelis Komisi Tresna Soemardi juga merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar merivisi peraturan menteri&nbsp; No.19 tahun 2009 ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah NO 30 tahun 2009 ketentuan Pasal 72.</p><p>Sementara itu pihak tim penasehat hukum PGN, tidak berkomentar mengenai putusan majelis KPPU.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com