Jumat, 14 Desember 2018 | 00:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

KPK beri jawaban atas praperadilan Eddy Rumpoko

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko. Sumber foto: http://bit.ly/2jrD6Vu
Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko. Sumber foto: http://bit.ly/2jrD6Vu
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/11).</p><p>KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2017 lalu.</p><p>"Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.</p><p>Selain itu, kata Febri, KPK bahkan sejak Rabu (8/11) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan untuk tersangka Filipus Djap, tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.</p><p>"Bahkan sejak minggu lalu, terhadap pihak yang diduga memberikan suap telah dilakukan pelimpahan perkara ke tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Febri.</p><p>Sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko telah digelar pada Senin (13/11).</p><p>Adapun beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dilakukan dan juga tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan dilakukan.</p><p>KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap.</p><p>Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.</p><p>Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta.</p><p>Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.</p><p>Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota.</p><p>Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.</p><p>Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.</p><p>Sedangkan Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p><p>KPK pun pada Senin (13/11) juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 21:39 WIB

Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika

Hukum | 13 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPK: Kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 21:12 WIB

Kodam XVII/Cenderawasih menggelar pengobatan dan khitanan massal

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:58 WIB

Berseragam TNI, murid TK Angkasa bertanam sayur-sayuran

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:38 WIB

Kapolres Langkat berkunjung ke Markas Batalyon 8 Marinir

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/11).</p><p>KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2017 lalu.</p><p>"Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.</p><p>Selain itu, kata Febri, KPK bahkan sejak Rabu (8/11) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan untuk tersangka Filipus Djap, tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.</p><p>"Bahkan sejak minggu lalu, terhadap pihak yang diduga memberikan suap telah dilakukan pelimpahan perkara ke tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Febri.</p><p>Sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko telah digelar pada Senin (13/11).</p><p>Adapun beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dilakukan dan juga tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan dilakukan.</p><p>KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap.</p><p>Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.</p><p>Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta.</p><p>Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.</p><p>Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota.</p><p>Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.</p><p>Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.</p><p>Sedangkan Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p><p>KPK pun pada Senin (13/11) juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com