Jumat, 14 Desember 2018 | 00:08 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

HNW: Perlu kebersamaan sosialisasikan Empat Pilar MPR

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah. Sumber foto: http://bit.ly/2mt9lVo
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah. Sumber foto: http://bit.ly/2mt9lVo
<p>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sangat mengapresiasi antusiasme elemen masyarakat seperti yayasan Ibnu Abbas Klaten yang sangat responsif  bekerjasama dengan MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di lingkungannya.</p><p>"Perlu diketahui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada berbagai elemen masyarakat  ini dilaksanakan MPR adalah karena menjalankan amanat UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.  Realisasnya dijalankan MPR dengan berbagai metode penyampaian yang menarik disesuaikan dengan peserta," ungkapnya, saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11).</p><p>Siaran pers MPR menyebutkan, selanjutnya HNW mengemukakan bahwa keterbatasan daya jangkau MPR tidak bisa maksimal menjangkau seluruh rakyat Indonesia. "Karena itulah kami berharap seluruh elemen masyarakat dan eksekutif mengambil perannya untuk ikut berkiprah dalam memasyarakatkan kembali nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila," imbuhnya.</p><p>Dikatakannya, sebelum era reformasi, Presiden Indonesia kala itu Soeharto telah mengambil perannya dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat Indonesia dengan metodenya saat itu.  Tapi tentu saja kiprah pemerintah saat ini dalam memasyarakatkan nilai luhur bangsa tidak lantas sama dengan metode dahulu seperti indoktrinasi dan sebagainya.  Tentu mesti sesuai dengan semangat reformasi.</p><p>"Pemasyarakatan nilai luhur bangsa saat ini harus dilakukan sesuai dengan semangat kekinian dan reformasi.  Alhamdulillah saat ini pemerintah merespon dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP- PIP).  Keputusan pembentukan unit ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Unit kerja itu berada langsung di bawah Presiden Joko WIdodo," katanya.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 21:39 WIB

Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika

Hukum | 13 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPK: Kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 21:12 WIB

Kodam XVII/Cenderawasih menggelar pengobatan dan khitanan massal

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:58 WIB

Berseragam TNI, murid TK Angkasa bertanam sayur-sayuran

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:38 WIB

Kapolres Langkat berkunjung ke Markas Batalyon 8 Marinir

<p>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sangat mengapresiasi antusiasme elemen masyarakat seperti yayasan Ibnu Abbas Klaten yang sangat responsif  bekerjasama dengan MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di lingkungannya.</p><p>"Perlu diketahui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada berbagai elemen masyarakat  ini dilaksanakan MPR adalah karena menjalankan amanat UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.  Realisasnya dijalankan MPR dengan berbagai metode penyampaian yang menarik disesuaikan dengan peserta," ungkapnya, saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11).</p><p>Siaran pers MPR menyebutkan, selanjutnya HNW mengemukakan bahwa keterbatasan daya jangkau MPR tidak bisa maksimal menjangkau seluruh rakyat Indonesia. "Karena itulah kami berharap seluruh elemen masyarakat dan eksekutif mengambil perannya untuk ikut berkiprah dalam memasyarakatkan kembali nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila," imbuhnya.</p><p>Dikatakannya, sebelum era reformasi, Presiden Indonesia kala itu Soeharto telah mengambil perannya dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat Indonesia dengan metodenya saat itu.  Tapi tentu saja kiprah pemerintah saat ini dalam memasyarakatkan nilai luhur bangsa tidak lantas sama dengan metode dahulu seperti indoktrinasi dan sebagainya.  Tentu mesti sesuai dengan semangat reformasi.</p><p>"Pemasyarakatan nilai luhur bangsa saat ini harus dilakukan sesuai dengan semangat kekinian dan reformasi.  Alhamdulillah saat ini pemerintah merespon dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP- PIP).  Keputusan pembentukan unit ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Unit kerja itu berada langsung di bawah Presiden Joko WIdodo," katanya.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com