Senin, 24 September 2018 | 13:42 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

KPK imbau Setya Novanto hadiri panggilan sebagai tersangka KTP-el

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Ketua DPR RI Setya Novanto.Sumber Foto: http://bit.ly/2h84Avi
Ketua DPR RI Setya Novanto.Sumber Foto: http://bit.ly/2h84Avi
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Ketua DPR RI, Setya Novanto, menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik, pada Rabu (15/11) hari ini.</p><p>"Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (14/11).</p><p>Surat panggilan kepada Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka KTP-el sudah dikirimkan pada pekan lalu. Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.</p><p>"Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari Presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal hal, misalnya diatur dalam pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain," jelas Febri.</p><p>Sedangkan dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, imunitas tidak bisa digunakan.</p><p>"Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi ini," ungkap Febri.</p><p>Sebenarnya, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.</p><p>"Kalau kita baca secara lebih lengkap UU MD3 tersebut, ada penegasan pengecualian izin tertulis Presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi tapi terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka besok," tambah Febri. </p><p>KPK juga sudah memanggil istri Setnov, Deisti Astiani Tagor untuk agenda pemeriksaan pada Jumat (10/11), namun Deisti tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit. "Dilampirkan juga surat keterangan sakit dari Aditya Medical Centre yang pada pokoknya berisikan yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama 1 minggu terhitung sejak 10 November 2017," kata Febri.</p><p>Surat tersebut ditandatangani dokter pemeriksa Okky Khadarusman. </p><p>"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin (19/11) depan. Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Febri.</p><p>KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-el pada 31 Oktober 2017 setelah pada 29 September 2017 lalu hakim tunggal Cepi Iskanda membatalkan stataus tersangka Setnov.</p><p>Setnov disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 24 September 2018 - 13:38 WIB

Edy Rahmayadi: PSSI sayangkan insiden supporter di Bandung

Pemilihan Presiden 2019 | 24 September 2018 - 13:14 WIB

Ini tanggapan Ma`ruf terkait isu berjoget

Pileg 2019 | 24 September 2018 - 13:06 WIB

Hadapi Pileg 2019 PKS punya rumus amankan suara dan pantau medsos

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 12:51 WIB

DPRD Jabar kecam keras pengeroyokan suporter

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 12:39 WIB

Sanksi pelanggar sampah ringan, tetapi ditegakkan

Arestasi | 24 September 2018 - 12:28 WIB

Polisi bekuk komika Vaganza terkait narkoba

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com