Jumat, 14 Desember 2018 | 00:05 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

DPR Papua minta keterbukaan untuk media di Tembagapura

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto:http://bit.ly/2zH8zt4
Ilustrasi. Sumber Foto:http://bit.ly/2zH8zt4
<p>DPR Papua meminta kepada pihak aparat agar dibukakan akses kepada media untuk melihat kondisi yang sebenarnya di Tembagapura, Papua.&nbsp;</p><p>Menurut Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, seperti dihimpun dalam News Flash Radio Elshinta, Rabu (15/11), hal tersebut harus dilakukan agar dapat dilihat bahwa warga benar-benar disandera atau tidak.</p><p>"Yang ideal adalah melihat aparat kita memberikan ruang kepada media cetak untuk harus akses agar mereka bisa masuk. Dan saya yakin mereka yang berapa di seberang sangat menerima itu," kata dia.</p><p>Wonda menambahkan bahwa akses itu harus dibuka untuk media supaya dapat melihat yang sebenarnya apa warga benar disandera atau tidak, agar semua ini berakhir dan berhenti.</p><p>"Langsung saja kalo mereka tidak disandera itu akan berakhir atau kalo mereka bener-bener disandera itu menjadi persoalan baru untuk itu," ucapnya.&nbsp;</p><p>Lebih lanjut, Wonda mengatakan, untuk masuk ke sana adalah dengan bagaimana akses ini benar-benar dibuka bagi para wartawan agar akses ini juga untuk mediator.&nbsp;</p><p>"Hari ini mau masuk ke sana di depan sudah ada aparat agak susah mau masuk ke dalam sana tentu berhadapan mereka dengan berseberang sehingga mereka jalan satu satunya adalah bener-bener dibuka ruang kepada media untuk masuk. Biar pihak gereja atau tokoh masyarakat bekerja di dalam sana," jelasnya.&nbsp;</p><p>Yunus Wonda juga menyatakan saat ini DPR Papua sedang berupaya mendapatkan akses ke Tembagapura untuk melihat kondisi yang sebenarnya.</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 21:39 WIB

Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika

Hukum | 13 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPK: Kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 21:12 WIB

Kodam XVII/Cenderawasih menggelar pengobatan dan khitanan massal

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:58 WIB

Berseragam TNI, murid TK Angkasa bertanam sayur-sayuran

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:38 WIB

Kapolres Langkat berkunjung ke Markas Batalyon 8 Marinir

<p>DPR Papua meminta kepada pihak aparat agar dibukakan akses kepada media untuk melihat kondisi yang sebenarnya di Tembagapura, Papua.&nbsp;</p><p>Menurut Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, seperti dihimpun dalam News Flash Radio Elshinta, Rabu (15/11), hal tersebut harus dilakukan agar dapat dilihat bahwa warga benar-benar disandera atau tidak.</p><p>"Yang ideal adalah melihat aparat kita memberikan ruang kepada media cetak untuk harus akses agar mereka bisa masuk. Dan saya yakin mereka yang berapa di seberang sangat menerima itu," kata dia.</p><p>Wonda menambahkan bahwa akses itu harus dibuka untuk media supaya dapat melihat yang sebenarnya apa warga benar disandera atau tidak, agar semua ini berakhir dan berhenti.</p><p>"Langsung saja kalo mereka tidak disandera itu akan berakhir atau kalo mereka bener-bener disandera itu menjadi persoalan baru untuk itu," ucapnya.&nbsp;</p><p>Lebih lanjut, Wonda mengatakan, untuk masuk ke sana adalah dengan bagaimana akses ini benar-benar dibuka bagi para wartawan agar akses ini juga untuk mediator.&nbsp;</p><p>"Hari ini mau masuk ke sana di depan sudah ada aparat agak susah mau masuk ke dalam sana tentu berhadapan mereka dengan berseberang sehingga mereka jalan satu satunya adalah bener-bener dibuka ruang kepada media untuk masuk. Biar pihak gereja atau tokoh masyarakat bekerja di dalam sana," jelasnya.&nbsp;</p><p>Yunus Wonda juga menyatakan saat ini DPR Papua sedang berupaya mendapatkan akses ke Tembagapura untuk melihat kondisi yang sebenarnya.</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com