Senin, 10 Desember 2018 | 10:29 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Ahli: Koalisi tanpa ambang batas lebih murni

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi suasana sidang uji material. Sumber foto: http://bit.ly/2zYJcE4
Ilustrasi suasana sidang uji material. Sumber foto: http://bit.ly/2zYJcE4
<p>Pakar ilmu politik sekaligus Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai bila koalisi partai politik terjadi tanpa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), maka koalisi tersebut dikatakan lebih murni. </p><p>"Bila ini terjadi maka itu adalah koalisi yang lebih murni, karena tidak didasari oleh keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden," ujar dia, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/11).</p><p>Hanan mengatakan hal itu ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan pemohon dalam uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.</p><p>Dia kemudian menjelaskan dalam kondisi tanpa adanya ambng batas pencalonan presiden, partai politik yang mau berkoalisi dan memiliki kesepahaman yang sama akan terus berkoalisi, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.</p><p>"Jadi tidak ada keterpaksaan dan tidak ada penjegalan di sini," kata dia.</p><p>Oleh sebab itu dia menilai tanpa adanya ambang batas pencalonan presiden, tidak berarti akan menimbulkan banyaknya calon dan tidak ada koalisi antar partai politik.</p><p>"Justru koalisi antar partai tetap sangat mungkin terjadi," kata Djayadi.</p><p>Hanan berpendapat hal ini disebabkan karena banyak pertimbangan yang akan dipakai untuk mencalonkan presiden untuk menyesuaikan dinamika politik yang terjadi.</p><p>"Dengan demikian, alasan yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memperkuat sistem presidential adalah alasan yang lemah," kata dia.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 10:19 WIB

Merapi diselimuti kabut, status masih waspada

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 09:55 WIB

Warga keluhkan harga tiket penerbangan keluar Timika

Aktual Sepakbola | 10 Desember 2018 - 09:35 WIB

Polda Metro siap amankan perayaan Persija

<p>Pakar ilmu politik sekaligus Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai bila koalisi partai politik terjadi tanpa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), maka koalisi tersebut dikatakan lebih murni. </p><p>"Bila ini terjadi maka itu adalah koalisi yang lebih murni, karena tidak didasari oleh keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden," ujar dia, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/11).</p><p>Hanan mengatakan hal itu ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan pemohon dalam uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.</p><p>Dia kemudian menjelaskan dalam kondisi tanpa adanya ambng batas pencalonan presiden, partai politik yang mau berkoalisi dan memiliki kesepahaman yang sama akan terus berkoalisi, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.</p><p>"Jadi tidak ada keterpaksaan dan tidak ada penjegalan di sini," kata dia.</p><p>Oleh sebab itu dia menilai tanpa adanya ambang batas pencalonan presiden, tidak berarti akan menimbulkan banyaknya calon dan tidak ada koalisi antar partai politik.</p><p>"Justru koalisi antar partai tetap sangat mungkin terjadi," kata Djayadi.</p><p>Hanan berpendapat hal ini disebabkan karena banyak pertimbangan yang akan dipakai untuk mencalonkan presiden untuk menyesuaikan dinamika politik yang terjadi.</p><p>"Dengan demikian, alasan yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memperkuat sistem presidential adalah alasan yang lemah," kata dia.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

Dibuka melemah, IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com