Jumat, 24 November 2017

KTT ASEAN Summit ke-31

Indonesia angkat isu pengentasan kesenjangan

Rabu, 15 November 2017 17:55

Foto: Istimewa Foto: Istimewa
Ayo berbagi!

Indonesia kembali membawa isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina. Isu yang dibawa ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November lalu.

Ketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedapankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.

“Presiden terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC. Presiden melihat bahwa kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana, bukan hanya di negara berkembang, melainkan juga negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama tiga tahun terakhir,” ujar Anindya dalam keterangan pers yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (15/11).

Anindya menjelaskan, selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan di sektor perdagangan dan investasi yang pesat. Namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut.

"Oleh karena itu, presiden terus menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya," ujarnya.

Menurut Anindya, dibutuhkan suatu tindakan yang menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan dimana Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai program ‘inclusive growth’.

Program tersebut adalah:

1. Program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa

Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp 800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa.

Pada tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.

2. Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil danMenengah)

Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp 106,2 triliun.

3. Program digital economy (ekonomi digital)

Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disrupti fterhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

"Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," tegas Anindya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar