Senin, 22 Oktober 2018 | 05:13 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

KPK terbitkan surat penangkapan Setya Novanto

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Setya Novanto. Sumber foto: http://bit.ly/2yo1Qkh
Setya Novanto. Sumber foto: http://bit.ly/2yo1Qkh
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.</p><p>"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN (Setya Novanto) dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/11) dini hari.</p><p>Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.</p><p>"Tim masih melakukan tugas tersebut dalam melakukan pencarian terhadap SN. Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke Kantor KPK," tambah Febri.</p><p>Menurut Febri, dikutip <i>Antara</i>, segala upaya persuasif sesuai aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.</p><p>"KPK sudah pernah memanggil SN 3 kali untuk saksi ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), tapi ketiganya tidak datang meski sudah disampaikan pemberitahuan ketidakhadiran, tapi alasan ketidakhadiran terkait hak imunitas dan izin presiden tidak relevan. Pada Rabu (15/11) juga ada agenda pemeriksaan tersangka tapi yang bersangkutan tidak hadir," ungkap Febri.</p><p>Sehingga pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan kapolri, wakapolri, kakorbrimob, untuk melakukan proses penangkapan tersebut. </p><p>"Namun hingga saat ini belum ada status DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk SN, itu adalah alternatif yang akan kita koordinasikan tapi sekarang lebih baik kalau yang bersangkutan datang ke KPK atau melakukan tindakan kooperatif," ucap Febri.</p><p>Penangkapan itu dilakukan karena KPK menduga keras Setnov melakukan tindak pidana karena KPK pasti sudah punya bukti yang kuat dengan menaikkan ke penyidikan.</p><p>Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.</p><p>Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-el 2011-2012 Kemendagri.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.</p><p>"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN (Setya Novanto) dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/11) dini hari.</p><p>Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.</p><p>"Tim masih melakukan tugas tersebut dalam melakukan pencarian terhadap SN. Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke Kantor KPK," tambah Febri.</p><p>Menurut Febri, dikutip <i>Antara</i>, segala upaya persuasif sesuai aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.</p><p>"KPK sudah pernah memanggil SN 3 kali untuk saksi ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), tapi ketiganya tidak datang meski sudah disampaikan pemberitahuan ketidakhadiran, tapi alasan ketidakhadiran terkait hak imunitas dan izin presiden tidak relevan. Pada Rabu (15/11) juga ada agenda pemeriksaan tersangka tapi yang bersangkutan tidak hadir," ungkap Febri.</p><p>Sehingga pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan kapolri, wakapolri, kakorbrimob, untuk melakukan proses penangkapan tersebut. </p><p>"Namun hingga saat ini belum ada status DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk SN, itu adalah alternatif yang akan kita koordinasikan tapi sekarang lebih baik kalau yang bersangkutan datang ke KPK atau melakukan tindakan kooperatif," ucap Febri.</p><p>Penangkapan itu dilakukan karena KPK menduga keras Setnov melakukan tindak pidana karena KPK pasti sudah punya bukti yang kuat dengan menaikkan ke penyidikan.</p><p>Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.</p><p>Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-el 2011-2012 Kemendagri.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com