Rabu, 24 Oktober 2018 | 08:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

KPU Kudus gelar sosialisasi regulasi Pemilu 2019

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto : Sutini.
Foto : Sutini.
<p>Adanya regulasi baru terkait Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Jawa Tengah menyelenggarakan sosialiasi regulasi penyelenggaraan pemilhan umum (Pemilu) 2019, Senin (4/11). Dalam acara tersebut menghadirkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) Fajar Saka dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Muchamad Yulianto serta diikuti beberapa anggota partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Kudus.</p><p><br></p><p>Dosen FISIP Undip Muchamad Yulianto mengatakan, secara umum dinamika politik pemilu 2019 mendatang tidak jauh dengan pemilu 2014, yakni akan terjadi kompetisi internal dan eksternal dari calon legislatif (Caleg) dalam daerah pemilihan (Dapil), atau juga bisa disebut konflik internal partai.</p><p><br></p><p>"Rusaknya pengkaderan parpol disebabkan karena banyak aktivis parpol yang dikalahkan politisi baru yang mengandalkan suara terbanyak dengan segala cara di dapilnya. Seperti yang dilakukan para artis" ujarnya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Sutini.</p><p><br></p><p>Mengenai Elektabilitas caleg, lanjutnya, berdasarkan suara terbanyak berpotensi menumbuhkan politik transaksional. Sehingga, menguatkan gejala politik biaya tinggi dalam pemilu.</p><p><br></p><p>"Dinamika ini, akan menciptakan tantangan bagi pemilu 2019 mendatang. Diantaranya yakni fenomena meningkatnya golongan putih (Golput) baik karena faktor teknis maupun pilihan karena merasa kecewa dengan aprpol dan perilaku politisi saat ini", imbuhnya.</p><p><br></p><p>Selain itu, juga menciptakan gejala bagi masyarakat untuk tidak mempercayai proses perubahan yang berkepanjangan dan tidak ada kepastian. Gejala itu bisa makin apatis maupun makin pragmatis.</p><p><br></p><p>Ia juga menambahkan, masyarakat yang memiliki hak suara atau pemilih dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni pemilih rasional yang bertindak atas dasar informasi dan pengetahuan. pemilih reaktif yang banyak diikat karena faktor emosional berdasarkan atribut ataupun simbol tertentu terutama identifikasi parpol. Kenudian pemilih responsif yang mendasarkan atas perkembangan situasi dan dinamika sehingga cenderung berubah-ubah.</p><p><br></p><p>Komisioner Bawaslu Jateng Fajar Saka mengemukakan, dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu serentak 2019 mendatang pihaknya menggunakam dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Konsep pengawasan yang dilakukan berupa pencegahan yang meliputi pemetaan potensi pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 24 Oktober 2018 - 08:47 WIB

Gunung Anak Krakatau alami 336 kegempaan letusan

Liga Champions | 24 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Real Madrid pungkasi paceklik kemenangan, atasi Plzen 2-1

Aktual Dalam Negeri | 24 Oktober 2018 - 08:07 WIB

Moeldoko: 8,7 juta pengangguran terserap, kemiskinan tinggal 9,8 persen

Ekonomi | 24 Oktober 2018 - 07:58 WIB

Pengamat: Polemik data beras baiknya diselesaikan akarnya

<p>Adanya regulasi baru terkait Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Jawa Tengah menyelenggarakan sosialiasi regulasi penyelenggaraan pemilhan umum (Pemilu) 2019, Senin (4/11). Dalam acara tersebut menghadirkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) Fajar Saka dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Muchamad Yulianto serta diikuti beberapa anggota partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Kudus.</p><p><br></p><p>Dosen FISIP Undip Muchamad Yulianto mengatakan, secara umum dinamika politik pemilu 2019 mendatang tidak jauh dengan pemilu 2014, yakni akan terjadi kompetisi internal dan eksternal dari calon legislatif (Caleg) dalam daerah pemilihan (Dapil), atau juga bisa disebut konflik internal partai.</p><p><br></p><p>"Rusaknya pengkaderan parpol disebabkan karena banyak aktivis parpol yang dikalahkan politisi baru yang mengandalkan suara terbanyak dengan segala cara di dapilnya. Seperti yang dilakukan para artis" ujarnya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Sutini.</p><p><br></p><p>Mengenai Elektabilitas caleg, lanjutnya, berdasarkan suara terbanyak berpotensi menumbuhkan politik transaksional. Sehingga, menguatkan gejala politik biaya tinggi dalam pemilu.</p><p><br></p><p>"Dinamika ini, akan menciptakan tantangan bagi pemilu 2019 mendatang. Diantaranya yakni fenomena meningkatnya golongan putih (Golput) baik karena faktor teknis maupun pilihan karena merasa kecewa dengan aprpol dan perilaku politisi saat ini", imbuhnya.</p><p><br></p><p>Selain itu, juga menciptakan gejala bagi masyarakat untuk tidak mempercayai proses perubahan yang berkepanjangan dan tidak ada kepastian. Gejala itu bisa makin apatis maupun makin pragmatis.</p><p><br></p><p>Ia juga menambahkan, masyarakat yang memiliki hak suara atau pemilih dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni pemilih rasional yang bertindak atas dasar informasi dan pengetahuan. pemilih reaktif yang banyak diikat karena faktor emosional berdasarkan atribut ataupun simbol tertentu terutama identifikasi parpol. Kenudian pemilih responsif yang mendasarkan atas perkembangan situasi dan dinamika sehingga cenderung berubah-ubah.</p><p><br></p><p>Komisioner Bawaslu Jateng Fajar Saka mengemukakan, dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu serentak 2019 mendatang pihaknya menggunakam dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Konsep pengawasan yang dilakukan berupa pencegahan yang meliputi pemetaan potensi pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com