Jumat, 15 Desember 2017

KPU Kudus gelar sosialisasi regulasi Pemilu 2019

Senin, 04 Desember 2017 22:47

Foto : Sutini. Foto : Sutini.
Ayo berbagi!

Adanya regulasi baru terkait Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Jawa Tengah menyelenggarakan sosialiasi regulasi penyelenggaraan pemilhan umum (Pemilu) 2019, Senin (4/11). Dalam acara tersebut menghadirkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) Fajar Saka dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Muchamad Yulianto serta diikuti beberapa anggota partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Kudus.

Dosen FISIP Undip Muchamad Yulianto mengatakan, secara umum dinamika politik pemilu 2019 mendatang tidak jauh dengan pemilu 2014, yakni akan terjadi kompetisi internal dan eksternal dari calon legislatif (Caleg) dalam daerah pemilihan (Dapil), atau juga bisa disebut konflik internal partai.

"Rusaknya pengkaderan parpol disebabkan karena banyak aktivis parpol yang dikalahkan politisi baru yang mengandalkan suara terbanyak dengan segala cara di dapilnya. Seperti yang dilakukan para artis" ujarnya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Sutini.

Mengenai Elektabilitas caleg, lanjutnya, berdasarkan suara terbanyak berpotensi menumbuhkan politik transaksional. Sehingga, menguatkan gejala politik biaya tinggi dalam pemilu.

"Dinamika ini, akan menciptakan tantangan bagi pemilu 2019 mendatang. Diantaranya yakni fenomena meningkatnya golongan putih (Golput) baik karena faktor teknis maupun pilihan karena merasa kecewa dengan aprpol dan perilaku politisi saat ini", imbuhnya.

Selain itu, juga menciptakan gejala bagi masyarakat untuk tidak mempercayai proses perubahan yang berkepanjangan dan tidak ada kepastian. Gejala itu bisa makin apatis maupun makin pragmatis.

Ia juga menambahkan, masyarakat yang memiliki hak suara atau pemilih dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni pemilih rasional yang bertindak atas dasar informasi dan pengetahuan. pemilih reaktif yang banyak diikat karena faktor emosional berdasarkan atribut ataupun simbol tertentu terutama identifikasi parpol. Kenudian pemilih responsif yang mendasarkan atas perkembangan situasi dan dinamika sehingga cenderung berubah-ubah.

Komisioner Bawaslu Jateng Fajar Saka mengemukakan, dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu serentak 2019 mendatang pihaknya menggunakam dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Konsep pengawasan yang dilakukan berupa pencegahan yang meliputi pemetaan potensi pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar