Selasa, 23 Oktober 2018 | 22:08 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

50 persen kendaraan di Jakarta belum layak jalan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2jP7vd3
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2jP7vd3
<p>Data yang masuk di Ditlantas Polda Metro Jaya, ada sekitar 10 juta kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta. Dari 10 juta kendaraan tersebut, yang telah melakukan pengabsahan dan sebagainya, sekitar 5 juta. Jadi masih banyak kendaraan yang belum melaksanakan suatu pengesahan. </p><p>Demikian dikatakan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto kepada Elshinta, Selasa (5/12), saat dihubungi terkait dengan <a href="https://elshinta.com/news/129214" rel="nofollow">razia gabungan terkait dengan keabsahan STNK. </a><br></p><p>Ia menyebutkan, dari perincian tersebut, 7,7 juta ialah kendaraan roda dua dan 2,3 juta ialah roda empat yang terdata di DKI Jakarta.<br></p><p>Jika terjaring razia gabungan, jelas AKBP Budiyanto, tim gabungan yang terdiri dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Jasa Raharja, akan melakukan porsinya masing-masing. Untuk polisi sendiri, kata dia, polisi akan melakukan penilangan bagi mereka yang terjaring melanggar keabsahan STNK atau belum membayar pajak kendaraan.<br></p><p>Ia mengatakan, bagi mereka yang terjaring razia, masih tetap dapat menggunakan program pemutihan yang hingga saat ini masih digelar. “Penghapusan sanksi administrasi dimulai dari tanggal 30 November sampai 23 Desember. Maka waktu tersebut digunakan,” paparnya.</p><p>Namun jika terjaring razia gabungan ini, Budiyato menambahkan, akan ada denda tilang yang timbul dan harus diselesaikan. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 21:26 WIB

Kemenpar akan mendata agen perjalanan asing atasi paket wisata murah

Hukum | 23 Oktober 2018 - 21:15 WIB

DPRD Medan ingatkan Pemko terkait lokasi reklame

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Presiden minta dana kelurahan tak dihubungkan dengan politik

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:37 WIB

AMAN klaim kebangkitan masyarakat adat di Jayapura positif

<p>Data yang masuk di Ditlantas Polda Metro Jaya, ada sekitar 10 juta kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta. Dari 10 juta kendaraan tersebut, yang telah melakukan pengabsahan dan sebagainya, sekitar 5 juta. Jadi masih banyak kendaraan yang belum melaksanakan suatu pengesahan. </p><p>Demikian dikatakan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto kepada Elshinta, Selasa (5/12), saat dihubungi terkait dengan <a href="https://elshinta.com/news/129214" rel="nofollow">razia gabungan terkait dengan keabsahan STNK. </a><br></p><p>Ia menyebutkan, dari perincian tersebut, 7,7 juta ialah kendaraan roda dua dan 2,3 juta ialah roda empat yang terdata di DKI Jakarta.<br></p><p>Jika terjaring razia gabungan, jelas AKBP Budiyanto, tim gabungan yang terdiri dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Jasa Raharja, akan melakukan porsinya masing-masing. Untuk polisi sendiri, kata dia, polisi akan melakukan penilangan bagi mereka yang terjaring melanggar keabsahan STNK atau belum membayar pajak kendaraan.<br></p><p>Ia mengatakan, bagi mereka yang terjaring razia, masih tetap dapat menggunakan program pemutihan yang hingga saat ini masih digelar. “Penghapusan sanksi administrasi dimulai dari tanggal 30 November sampai 23 Desember. Maka waktu tersebut digunakan,” paparnya.</p><p>Namun jika terjaring razia gabungan ini, Budiyato menambahkan, akan ada denda tilang yang timbul dan harus diselesaikan. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com