Minggu, 21 Oktober 2018 | 09:42 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

DPR setujui 50 RUU masuk Prolegnas 2018

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sumber foto: http://bit.ly/2AV828c
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sumber foto: http://bit.ly/2AV828c
<p>Rapat Paripurna DPR menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018, terdiri dari 31 RUU usulan DPR, 16 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU usulan DPD.</p><p>"Apakah laporan Badan Legislasi DPR terkait Program Legislasi Nasional prioritas 2018 dan Program Legislasi Nasional 2015-2019 dapat disetujui," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12).&nbsp;</p><p>Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju terhadap laporan Baleg tersebut.</p><p>Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna tersebut mengatakan dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di antaranya adalah limpahan dari Prolegans 2017.&nbsp;</p><p>Menurut dia, hanya tiga RUU yang baru yaitu RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Penyadapan, dan RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.</p><p>"Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD," ujarnya.</p><p>Politisi Partai Gerindra itu mengatakan selain 50 RUU tersebut ada lima RUU yang masuk dalam kumulatif terbuka, yaitu RUU perjanjian internasional, kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang APBN, daftar RUU kumulatif terbuka tentang pembentukan provinsi dan kabupaten/kota, dan daftar RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.</p><p>Dia juga mengatakan adanya perubahan daftar Prolegnas 2015-2019, semula berjumlah 184 RUU menjadi 185 RUU.</p><p>"Daftar Prolegnas prioritas 2018 sebanyak 50 RUU dan daftar Prolegnas 2015-2019 sebanyak 185 RUU menjadi bagian tidak terpisahkan," katanya.</p><p>Supratman menilai beban legislasi DPR di 2018 tidak mudah karena merupakan tahun politik namun dirinya optimia kinerja legislasi di tahun depan lebih baik.</p><p>Hal itu menurut dia karena pembahasan Prolegnaa dilakukan dengan semangat kebersamaan sesuai kesamaan visi revitalisasi bidang politik, hukum dan ekonomi.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 21 Oktober 2018 - 09:41 WIB

Salah sasaran, seorang remaja tewas dibacok

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 09:28 WIB

66 hari diterapkan, 36.643 pengendara langgar ganjil genap

Pembangunan | 21 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Presiden resmikan Tol Bocimi akhir Oktober

Amerika | 21 Oktober 2018 - 08:50 WIB

Trump: AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia

Liga Italia | 21 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Bermain imbang, Genoa akhiri start sempurna Juventus

<p>Rapat Paripurna DPR menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018, terdiri dari 31 RUU usulan DPR, 16 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU usulan DPD.</p><p>"Apakah laporan Badan Legislasi DPR terkait Program Legislasi Nasional prioritas 2018 dan Program Legislasi Nasional 2015-2019 dapat disetujui," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12).&nbsp;</p><p>Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju terhadap laporan Baleg tersebut.</p><p>Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna tersebut mengatakan dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di antaranya adalah limpahan dari Prolegans 2017.&nbsp;</p><p>Menurut dia, hanya tiga RUU yang baru yaitu RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Penyadapan, dan RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran.</p><p>"Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD," ujarnya.</p><p>Politisi Partai Gerindra itu mengatakan selain 50 RUU tersebut ada lima RUU yang masuk dalam kumulatif terbuka, yaitu RUU perjanjian internasional, kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang APBN, daftar RUU kumulatif terbuka tentang pembentukan provinsi dan kabupaten/kota, dan daftar RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.</p><p>Dia juga mengatakan adanya perubahan daftar Prolegnas 2015-2019, semula berjumlah 184 RUU menjadi 185 RUU.</p><p>"Daftar Prolegnas prioritas 2018 sebanyak 50 RUU dan daftar Prolegnas 2015-2019 sebanyak 185 RUU menjadi bagian tidak terpisahkan," katanya.</p><p>Supratman menilai beban legislasi DPR di 2018 tidak mudah karena merupakan tahun politik namun dirinya optimia kinerja legislasi di tahun depan lebih baik.</p><p>Hal itu menurut dia karena pembahasan Prolegnaa dilakukan dengan semangat kebersamaan sesuai kesamaan visi revitalisasi bidang politik, hukum dan ekonomi.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com