Kamis, 19 Juli 2018 | 12:33 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Presiden sebut laporan keuangan WTP bukan prestasi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2zP5J3r
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2zP5J3r
<p>Presiden Joko Widodo mengatakan laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p><p>"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," kata Presiden dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).</p><p>Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat lewat pertanggungjawaban penggunaan setiap rupiah uang rakyat untuk kepentingan rakyat sesuai aturan.</p><p>"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.</p><p>Ia menambahkan laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 mendapat Opini WTP dan itu merupakan hasil kerja keras seluruh pihak serta lembaga dalam mengelola uang rakyat dan mempertanggungjawabkannya.&nbsp;</p><p>"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.</p><p>Ia menekankan seluruh pihak tidak boleh begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 merupakan kali pertama laporan keuangan Pemerintah Pusat mendapat Opini WTP setelah 12 tahun.&nbsp;</p><p>Presiden berharap pencapaian itu memacu semua pihak supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya laporan keuangan pemerintah pusat terus mendapat opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.&nbsp;</p><p>"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," katanya.</p><p>Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah benar-benar memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.&nbsp;</p><p>"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari&nbsp;e-planning,&nbsp;e-budgeting, Perpres sedang disiapkan," katanya.</p><p>Dengan begitu kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas.&nbsp;</p><p>Kalau sistem itu berjalan, ia meyakini, semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.&nbsp;</p><p>"Saya minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.</p><p>Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan.</p><p>"Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 12:32 WIB

Saksi: Pelempar molotov rumah Mardani berjumlah dua orang

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 12:24 WIB

DPR pertimbangkan setujui pengajuan kenaikan anggaran PKH

Ekonomi | 19 Juli 2018 - 12:16 WIB

Garis kemiskinan di Jambi naik 7,54 persen

Kriminalitas | 19 Juli 2018 - 12:08 WIB

Dua bom molotov di rumah Mardani berisi pertamax

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 12:00 WIB

Bagir Manan usulkan aturan siaran langsung persidangan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com