Selasa, 12 Desember 2017

Anggaran Rp3,5 miliar hilang, KIA Kudus gagal dilaksanakan

Selasa, 05 Desember 2017 16:16

Ilustrasi. Sumber foto: http://bit.ly/2zNvmR8 Ilustrasi. Sumber foto: http://bit.ly/2zNvmR8
Ayo berbagi!

Hilangnya beberapa anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) pada APBD tahun 2018 membuat sejumlah OPD gagal melaksanakan program layanan kepada masyarakat. 

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus, Jatwa Tengah. Dimana terdapat anggaran untuk perekaman dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar Rp3,5 miliar yang hilang, sehingga di tahun depan tidak dapat melaksanakan program nasional tersebut. 

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Kudus, Putut Winarno kepada Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (5/12) mengatakan, program KIA untuk anak usia 0-17 tahun sebelum mempunyai KTP sudah dilaksanakan disemua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, Kudus tidak dapat dilaksanakan karena dana yang dianggarkan pada APBD 2018 ternyata hilang. 

"Pada rapat dengan komisi maupun Badan Anggaran (Banggar), anggaran tersebut masih ada namun saat di syahkan tiba-tiba hilang," ungkapnya.

Menurut Putut, dalam program KIA ada 150 ribu anak yang akan di cover program tersebut. Program itu termasuk untuk anak yang baru lahir, ketika pulang dari rumah sakit orang tua dapat langsung membawa akte kelahiran dan KIA. Selain itu juga pihaknya akan mendatangi sekolah-sekolah mulai TK sampai SMP untuk melakukan perekaman.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kabupaten Kudus, M Nur Kabsyin mengatakan, ada kejanggalan– kejanggalan dalam proses pengesahan APBD tahun 2018 berdasarkan hasil Paripurna tanggal 29 November 2017. Dimana pendapatan dalam APBD naik cukup signifikan yakni dari dana perimbangan naik sebesar Rp29.032.652.000 dan dari lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp34.289.913.000, sehingga total kenaikannya mencapai Rp63,3 miliar. 

"Yang kami herankan kenaikan pendapatan tersebut tidak pernah muncul dalam rapat Banggar tanggal 22 November dan tanggal 28 November. Sedangkan belanja justru ada kenaikan sebesar Rp104.584.766.000, mestinya kenaikan belanja dari RAPBD hanya sebesar Rp41,7 miliar, sehingga ada selisih Rp62,8 miliar," ujarnya.

Kenaikan pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah total Rp63,3 miliar, sedangkan kenaikan belanja Rp62,8 miliar, adanya kenaikan Silpa sebesar Rp21 miliar, tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat yang sah yakni rapat komisi dan Banggar. 

"Kenapa masih ada anggaran sebanyak itu, sementara permintaan untuk anggaran KIA sebesar Rp3,5 miliar yang sudah disetujui Banggar malah Tim Pembina Anggaran Daerah (TAPD) mengatakan anggaran tidak ada lagi. Kami anggap itu adalah anggaran siluman yang  dimasukkan tanpa melalui proses yang sah," tukasnya. 

Kabsyin menambahkan, tambahan belanja tersebut ada yang sengaja memasukkan, tidak mungkin nyelonong sendiri. 

"Pimpinan DPRD dan TAPD harus bertanggungjawab, kami akan melaporkan ke Gubernur Jateng agar APBD Kudus dikembalikan, kami juga melaporkan kepada aparat hukum," tegasnya.

Penulis: Angga Kusuma.

Editotr: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar