Jumat, 15 Desember 2017

Menlu Palestina batal ke Jakarta gara-gara kabar Trump akan pindahkan Kedubes AS ke Jerusalem

Selasa, 05 Desember 2017 18:00

BBC Indonesia BBC Indonesia
Ayo berbagi!

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al Maliki, membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia setelah Amerika Serikat menyiratkan akan mengumumkan rencana pemindahan kantor kedutaan besar mereka untuk Israel, dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Al Maliki sedianya dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di Jakarta, Selasa (5/12).

Pelaksana Tugas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Taher Hamad, mengutarakan pembatalan pertemuan itu ketika mewakili Riyad bertemu Retno.

"Menteri luar negeri kami membatalkan agendanya akibat isu penting ini," ujar Hamad seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Hamad mengatakan, rencana AS memindahkan kantor kedubes mereka ke Yerusalem berpotensi merusak proses perdamaian yang tengah diupayakan berbagai pihak.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, kata Hamad, meminta seluruh pemimpin dunia, terutama dari kawasan Timur Tengah dan negara Islam, untuk mencegah rencana AS tersebut.

"Dibutuhkan reaksi cepat sebelum semuanya terlambat," ujarnya.

Lebih dari itu, Hamad meminta Indonesia terus-menerus memberikan dukungan pada perjuangan Palestina untuk menjadi negara yang berdaulat dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka.

Sementara itu, Retno Marsudi mengungkapkan pertemuannya dengan Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan, Senin kemarin.

Retno berkata, ia juga berupaya menghubungi Menlu AS Rex Wayne Tillerson untuk memperbincangkan rencana negara Paman Sam soal Yerusalem.

"Kami sangat memperhatikan informasi itu. Kami sampaikan, jika rencana itu dilakukan, maka akan sangat membahayakan proses perdamaian dan stabilitas di Yerusalem," kata Retno.

Retno menuturkan, Joseph Donovan berkata kepadanya bahwa Presiden AS Donald Trump hingga awal pekan ini belum memutuskan apapun terkait rencana tersebut.

"Kepemimpinan dan kebijakan AS sangat dibutuhkan dalam isu Yerusalem ini," ucap Retno.

Oktober 1995, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang tentang Kedutaan Besar di Yerusalem, sebagai dasar untuk pembiayaan pemindahan kantor kedubes mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Undang-undang itu juga mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, status yang tidak diakui seluruh dunia, terutama dari dunia Arab dan negara Islam.

Sejak disahkan, pemerintah AS belum pernah mengimplementasikan perintah undang-undang itu. Para presiden pendahulu Trump, Bill Clinton, George Walker Bush Jr, dan Barack Obama menilai beleid itu melanggar batas karena menentukan sepihak politik luar negeri AS.

Di masa kampanye, Trump memang berjanji akan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada hari pertama ia resmi menjabat.

Para pemimpin Palestina sebelumnya mengatakan bahwa pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel akan mengancam pemecahan konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara.

Israel menduduki Jerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada tahun 1980. Israel menganggap kota bersejarah itu sebagai wilayahnya.

Namun berdasarkan hukum internasional, Jerusalem Timur termasuk wilayah pendudukan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar