Jumat, 19 Oktober 2018 | 12:55 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Sidang kasus tanah diduga mal administrasi kembali digelar di PN Jaksel

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Sidang di PN Jaksel. Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta.
Sidang di PN Jaksel. Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta.
<p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang lanjutan dugaan pemalsiuan akta tanah senilai 1,3 triliun di kawasan Bali dengan terdakwa pengusaha Christoforus Richard.</p><p><br></p><p>Seperti dilaporkan Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin, majelis hakim yang diketuai Chatim Chaerudin kembali menegur ketidakmampuan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung, Sigit dkk, untuk menghadirkan para saksi ke persidangan dengan alasan yang tidak jelas. </p><p><br></p><p>"Majelis memberikan waktu sekali lagi, Kamis depan diberikan kesempatan saksi yang meringankan," ujar Hakim Ketua Chatim Chaeruddin, Selasa (5/12).</p><p><br></p><p>Hakim mengultimatum jaksa karena sidang 6 kali berturut turut tidak berhasil menghadirkan saksi atas terdakwa yang diduga melanggar pasal 266 KUHP terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT Nusantara Raga Wisata.</p><p><br></p><p>Sirra Prayuna ketua tim penasehat mengungkapkan, kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya di tingkat kasasi, tapi kemudian justru kliennya dipidanakan di PN Jakarta Selatan. </p><p><br></p><p>Terkait ketidakmampuan jaksa, menurut Sirra, hal tersebut sangat merugikan kliennya. Pasalnya sidang yang telah digelar 11 kali tersebut baru mendengarkan kesaksian 6 orang dari 42 saksi yang diagendakan. </p><p><br></p><p>Atas keadaan persidangan tersebut pihaknya meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan serta berencana akan mengahadirkan 5 orang saksi yang meringankan untuk menangkis dugaan pemalsuan surat dan akte otentik tersebut.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 12:42 WIB

Kepala BKN resmikan kantor UPT Lampung

Megapolitan | 19 Oktober 2018 - 12:26 WIB

DPRD DKI Jakarta setujui usulan anggaran ERP

Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 12:09 WIB

BNPB sambut baik penelitian terkait bencana

<p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang lanjutan dugaan pemalsiuan akta tanah senilai 1,3 triliun di kawasan Bali dengan terdakwa pengusaha Christoforus Richard.</p><p><br></p><p>Seperti dilaporkan Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin, majelis hakim yang diketuai Chatim Chaerudin kembali menegur ketidakmampuan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung, Sigit dkk, untuk menghadirkan para saksi ke persidangan dengan alasan yang tidak jelas. </p><p><br></p><p>"Majelis memberikan waktu sekali lagi, Kamis depan diberikan kesempatan saksi yang meringankan," ujar Hakim Ketua Chatim Chaeruddin, Selasa (5/12).</p><p><br></p><p>Hakim mengultimatum jaksa karena sidang 6 kali berturut turut tidak berhasil menghadirkan saksi atas terdakwa yang diduga melanggar pasal 266 KUHP terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT Nusantara Raga Wisata.</p><p><br></p><p>Sirra Prayuna ketua tim penasehat mengungkapkan, kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya di tingkat kasasi, tapi kemudian justru kliennya dipidanakan di PN Jakarta Selatan. </p><p><br></p><p>Terkait ketidakmampuan jaksa, menurut Sirra, hal tersebut sangat merugikan kliennya. Pasalnya sidang yang telah digelar 11 kali tersebut baru mendengarkan kesaksian 6 orang dari 42 saksi yang diagendakan. </p><p><br></p><p>Atas keadaan persidangan tersebut pihaknya meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan serta berencana akan mengahadirkan 5 orang saksi yang meringankan untuk menangkis dugaan pemalsuan surat dan akte otentik tersebut.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com