Selasa, 17 Juli 2018 | 08:33 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

/

Ranperda masyarakat adat di Sumut dan Tapanuli Utara harus segera ditetapkan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sumber foto: Prasetiyo/Radio Elshinta
Sumber foto: Prasetiyo/Radio Elshinta
<p>Pimpinan kampung-kampung dan Huta dari Sumatera Timur dan Tapanuli, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut, AMAN Tanoh Batak, Pengurus Besar AMAN, Hutan Rakyat Institute (HaRI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, melakukan konsolidasi dalam mendorong pemenuhan hak masyarakat adat di Sumatera Utara, Tobasa dan Tapanuli Utara.</p><p>Dalam konsolidasi yang dilakukan selama dua hari, yakni sejak 4 hingga 5 Desember 2017 ini merupakan upaya masyarakat adat dengan lembaga pendukungnya di Sumatera Utara dalam memperjuangkan pengakuan terhadap masyarakat Adat di Sumatera Utara yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016 di Tapanuli Utara, Tobas dan Sumatera Utara. Namun, hingga tahun 2017 tetap saja tidak ada kemajuan dari pengakuan dan penetapan (rancangan reraturan daerah) Ranperda Masyarakat Adat.</p><p>Malah Ranperda masyarakat adat di Tapanuli Utara masih belum masuk ke DPRD Tapanuli Utara. Harapannya hingga akhir Desember 2017, bisa didesak masuk ke dalam Prolegda 2018 agar bisa di tindak lanjuti &nbsp;di tahun depan proses legislasinya.</p><p>Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Hutan Rakyat Institute (HaRI), Wina Khairina kepada Kontributor Elshinta, Prasetiyo, Selasa (5/12).</p><p>"Ranperda masyarakat adat di Taput belum masuk ke DPRD, ini kita desak agar bisa masuk prolegda 2018," ucapnya.&nbsp;</p><p>Disampaikannya pula, selama tahun 2017 koalisi menganggap tidak banyak kemajuan yang terjadi terkait pengakuan dan penetapan Ranperda Masyarakat Adat seperti di amanatkan Undang-undang Dasar 45 yang telah di amandemen.</p><p>Diketahui, sebelumnya Ranperda Masyarakat Adat di tetapkan di Tobasa pada 30 November 2017. Namun substansi Perda ini masih jauh dari harapan masyarakat adat di Tobasa. Keberadaan Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) yang akan di bentuk oleh pemerintah, justru menghilangkan eksistensi lembaga-lembaga adat yang sudah ada di tingkat Huta.</p><p><br></p><p>Penulis: Angga Kusuma.</p><p>Editotr: Sigit Kurniawan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 08:22 WIB

Aplikasi Bravo PPIH siap tangani masalah jamaah

Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 08:10 WIB

Petugas kesehatan mobile akan sambangi jamaah di bandara

Aktual Sepakbola | 17 Juli 2018 - 07:59 WIB

Hakim larang penyusup Piala Dunia hadiri acara olahraga tiga tahun

Aktual Sepakbola | 17 Juli 2018 - 07:48 WIB

Penyusup di final Piala Dunia dipenjara 15 hari

Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 07:37 WIB

PPIH seluruh daker di Arab Saudi siap sambut jamaah Indonesia

Aktual Sepakbola | 17 Juli 2018 - 07:26 WIB

Stadion Piala Dunia 2018 rusak akibat hujan deras

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com