Rabu, 24 Oktober 2018 | 08:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Pemerintah akan cek lagi data penerima bantuan pangan non tunai

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menko PMK, Puan Maharani diwawancara usai ikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12). Sumber foto: http://bit.ly/2iULJbr
Menko PMK, Puan Maharani diwawancara usai ikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12). Sumber foto: http://bit.ly/2iULJbr
<p>Pemerintah akan mengecek kembali data bantuan sosial atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau dikenal juga dengan beras sejahtera (Rastra). Hal ini agar bantuan sosial bisa disalurkan tepat sasaran, by name by address, sesuai dengan basis data terpadu.</p><p>Pemerintah akan mengecek kembali, apakah kemudian penerimanya itu masih ada, ataukah sudah meninggal, ataukah kemudian tidak tepat sasaran.</p><p>Seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Setkab</i>, Selasa (5/12), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengakui saat ini memang masih banyak hal yang harus dievaluasi menjelang tahun 2018, terutama menyangkut basis data terpadunya itu.</p><p>“Yang paling penting yaitu datanya ini bisa teregistrasi. Orang yang namanya tercantum itu memang benar ada, jangan double, kemudian juga tentu saja registrasinya itu harus link ke Himbara atau bank pemerintah yang sudah ditunjuk. Karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya tepat sasaran dan kita mulai melalui bank,” kata Puan usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. </p><p>Mengenai basis data itu, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, ini link antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).</p><p>“Nah ini yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan yang sekarang ini sudah dilakukan. Tapi untuk tahun 2018 ini kepastiannya seperti apa BPNT-nya secara teknis kita siapkan kembali,” ungkap Puan.</p><p>Diakui Puan, jika penerima BPNT pada 2017 baru mencakup 1,2 juta. Rencananya, ada penambahan di tahun 2018 yang akan dilakukan secara bertahap.</p><p>“Kita akan menyiapkan itu. Dimulai bukan hanya tahun 2018, Januari, dari sekarang juga sudah kita siapkan. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengecek kesiapannya apakah itu semuanya nanti bisa terlaksana pada bulan Januari 2018,” terang Puan.</p><p>Namun, Menko PMK memastikan, bahwa secara sistem sudah siap, namanya sudah ada, bahkan juga sebenarnya daftar data yang ada menurut laporan Menteri Sosial sudah 6 juta yang terdaftar by name by address.</p><p>“Ini nanti harus kita link-an lagi Bulog, bagaimana kesiapan dari Menteri Pertanian, juga Kementerian Perdagangan, karena kalau kita kemudian nanti harus menyiapkan beras yang nantinya dibutuhkan untuk 15,5 juta keluarga penerima manfaat, ya tentu saja Bulog harus menyiapkan hal tersebut,” tegas Puan seraya menambahkan, harus ada gotong royong, sinergi dengan semua kementerian. </p><p><br></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 24 Oktober 2018 - 08:47 WIB

Gunung Anak Krakatau alami 336 kegempaan letusan

Liga Champions | 24 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Real Madrid pungkasi paceklik kemenangan, atasi Plzen 2-1

Aktual Dalam Negeri | 24 Oktober 2018 - 08:07 WIB

Moeldoko: 8,7 juta pengangguran terserap, kemiskinan tinggal 9,8 persen

Ekonomi | 24 Oktober 2018 - 07:58 WIB

Pengamat: Polemik data beras baiknya diselesaikan akarnya

<p>Pemerintah akan mengecek kembali data bantuan sosial atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau dikenal juga dengan beras sejahtera (Rastra). Hal ini agar bantuan sosial bisa disalurkan tepat sasaran, by name by address, sesuai dengan basis data terpadu.</p><p>Pemerintah akan mengecek kembali, apakah kemudian penerimanya itu masih ada, ataukah sudah meninggal, ataukah kemudian tidak tepat sasaran.</p><p>Seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Setkab</i>, Selasa (5/12), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengakui saat ini memang masih banyak hal yang harus dievaluasi menjelang tahun 2018, terutama menyangkut basis data terpadunya itu.</p><p>“Yang paling penting yaitu datanya ini bisa teregistrasi. Orang yang namanya tercantum itu memang benar ada, jangan double, kemudian juga tentu saja registrasinya itu harus link ke Himbara atau bank pemerintah yang sudah ditunjuk. Karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya tepat sasaran dan kita mulai melalui bank,” kata Puan usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. </p><p>Mengenai basis data itu, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, ini link antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).</p><p>“Nah ini yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan yang sekarang ini sudah dilakukan. Tapi untuk tahun 2018 ini kepastiannya seperti apa BPNT-nya secara teknis kita siapkan kembali,” ungkap Puan.</p><p>Diakui Puan, jika penerima BPNT pada 2017 baru mencakup 1,2 juta. Rencananya, ada penambahan di tahun 2018 yang akan dilakukan secara bertahap.</p><p>“Kita akan menyiapkan itu. Dimulai bukan hanya tahun 2018, Januari, dari sekarang juga sudah kita siapkan. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengecek kesiapannya apakah itu semuanya nanti bisa terlaksana pada bulan Januari 2018,” terang Puan.</p><p>Namun, Menko PMK memastikan, bahwa secara sistem sudah siap, namanya sudah ada, bahkan juga sebenarnya daftar data yang ada menurut laporan Menteri Sosial sudah 6 juta yang terdaftar by name by address.</p><p>“Ini nanti harus kita link-an lagi Bulog, bagaimana kesiapan dari Menteri Pertanian, juga Kementerian Perdagangan, karena kalau kita kemudian nanti harus menyiapkan beras yang nantinya dibutuhkan untuk 15,5 juta keluarga penerima manfaat, ya tentu saja Bulog harus menyiapkan hal tersebut,” tegas Puan seraya menambahkan, harus ada gotong royong, sinergi dengan semua kementerian. </p><p><br></p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com