Jumat, 15 Desember 2017

KPK gandeng kementerian tertibkan izin pertambangan

Rabu, 06 Desember 2017 20:16

Foto: Redaksi. Foto: Redaksi.
Ayo berbagi!

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  mengatakan, KPK bersama lima kementerian melakukan penertiban terhadap izin usaha pertambangan  (IUP ) yang tidak berstatus clean and clear (CnC). 

"Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik, tetapi ini masalahnya kompleks," katanya di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).

Pemblokiran IUP itu dilakukan atas koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara (minerba) KPK. Direktorat Jenderal Minerba juga sudah melakukan penertiban terhadap IUP yang tidak CnC tersebut.

Dikatakannya,  ada banyak perusahaan yang memprotes pencabutan IUP itu. "Yang terakhir di Sulteng, akhirnya setelah keputusan di PT , Gubernur Sulteng malah mencabut SK penataan dari awal," ucapnya.

KPK menggandeng 5 kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perhubungan.(Dody/SiK)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar