Rabu, 24 Oktober 2018 | 08:55 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

KPK gandeng kementerian tertibkan izin pertambangan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Redaksi.
Foto: Redaksi.
<p>Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  mengatakan, KPK bersama lima kementerian melakukan penertiban terhadap izin usaha pertambangan  (IUP ) yang tidak berstatus <i>clean and clear</i> (CnC). </p><p>"Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik, tetapi ini masalahnya kompleks," katanya di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).</p><p>Pemblokiran IUP itu dilakukan atas koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara (minerba) KPK. Direktorat Jenderal Minerba juga sudah melakukan penertiban terhadap IUP yang tidak CnC tersebut.<br><br>Dikatakannya,  ada banyak perusahaan yang memprotes pencabutan IUP itu. "Yang terakhir di Sulteng, akhirnya setelah keputusan di PT , Gubernur Sulteng malah mencabut SK penataan dari awal," ucapnya.<br><br>KPK menggandeng 5 kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perhubungan.(Dody/SiK)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 24 Oktober 2018 - 08:47 WIB

Gunung Anak Krakatau alami 336 kegempaan letusan

Liga Champions | 24 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Real Madrid pungkasi paceklik kemenangan, atasi Plzen 2-1

Aktual Dalam Negeri | 24 Oktober 2018 - 08:07 WIB

Moeldoko: 8,7 juta pengangguran terserap, kemiskinan tinggal 9,8 persen

Ekonomi | 24 Oktober 2018 - 07:58 WIB

Pengamat: Polemik data beras baiknya diselesaikan akarnya

<p>Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  mengatakan, KPK bersama lima kementerian melakukan penertiban terhadap izin usaha pertambangan  (IUP ) yang tidak berstatus <i>clean and clear</i> (CnC). </p><p>"Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik, tetapi ini masalahnya kompleks," katanya di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/12).</p><p>Pemblokiran IUP itu dilakukan atas koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara (minerba) KPK. Direktorat Jenderal Minerba juga sudah melakukan penertiban terhadap IUP yang tidak CnC tersebut.<br><br>Dikatakannya,  ada banyak perusahaan yang memprotes pencabutan IUP itu. "Yang terakhir di Sulteng, akhirnya setelah keputusan di PT , Gubernur Sulteng malah mencabut SK penataan dari awal," ucapnya.<br><br>KPK menggandeng 5 kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perhubungan.(Dody/SiK)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com