Jumat, 15 Desember 2017

TAPD bantah ada anggaran siluman dalam APBD Kudus 2018

Rabu, 06 Desember 2017 18:45

Sumber foto: Sutini/Radio Elshinta Sumber foto: Sutini/Radio Elshinta
Ayo berbagi!

Adanya sejumlah anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus yang dirasionalisasi, sehingga berdampak terhadap gagalnya pelaksanaan program kegiatan seperti untuk perekaman dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pembayaran PJU yang hanya untuk tujuh bulan di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pengurangan dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maupun program Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) di Dinas Kesehatan membuat tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kudus membantah tudingan dari pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus. 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono kepada Kontributor Elshinta, Sutini, Rabu (6/12) mengatakan, pihaknya telah melakukan penganggaran sesuai dengan risalah DPRD Kabupaten Kudus, sehingga tidak ada anggaran yang disembunyikan. 

"Kalaupun ada defisit anggaran sebesar Rp277 miliar yang akhirnya harus merasionalisasikan anggaran di OPD-OPD, harusnya pihak DPRD memiliki prioritas bukan asal memotong untuk program yang berdampak luas pada masyarakat. Kemudian ujung-ujungnya menuding ada anggaran siluman," katanya. 

Eko menegaskan, selama ini pihak TAPD sudah mengelola keuangan dengan baik termasuk menutup kekurangan (defisit) dengan silpa sebesar Rp41,7 miliar, dan Rp21 miliar.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kudus, M Nur Kabsyin mengatakan, ada kejanggalan–kejanggalan dalam proses pengesahan APBD tahun 2018 berdasarkan hasil Paripurna tanggal 29 November 2017. Dimana pendapatan dalam APBD naik cukup signifikan yakni dari dana perimbangan naik sebesar Rp29 miliar, dan dari lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar Rp34,2 miliar, sehingga total kenaikannya mencapai Rp63,3 miliar. 

"Yang kami herankan kenaikan pendapatan tersebut tidak pernah muncul dalam rapat Banggar tanggal 22 November dan tanggal 28 November, sedangkan belanja justru ada kenaikan sebesar Rp104.584.766.000. Mestinya kenaikan belanja dari RAPBD hanya sebesar Rp41,7 miliar, sehingga ada selisih Rp62,8 miliar," ungkapnya.

Dijelaskan kenaikan pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah total Rp63,3 miliar, sedangkan kenaikan belanja Rp62,8 miliar, adanya kenaikan Silpa sebesar Rp21 miliar tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat yang sah yakni rapat komisi dan Banggar. 

"Kenapa masih ada anggaran sebanyak itu, sementara permintaan untuk anggaran KIA sebesar Rp3,5 miliar, yang sudah disetujui Banggar malah TAPD mengatakan anggaran tidak ada lagi. Kami anggap itu adalah anggaran siluman yang  dimasukkan tanpa melalui proses yang sah," katanya. 

Kabsyin mengemukakan, tambahan belanja tersebut ada yang sengaja memasukkan, tidak mungkin nyelonong sendiri. "Pimpinan DPRD dan TAPD harus bertanggungjawab. Kami akan melaporkan ke Gubernur Jateng agar APBD Kudus dikembalikan. Kami juga melaporkan kepada aparat hukum," tegasnya.

Penulis: Angga Kusuma.

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar