Selasa, 23 Oktober 2018 | 22:14 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Kuasa hukum permasalahkan Novanto ditetapkan kembali jadi tersangka

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2Azq8tG
Sumber foto: http://bit.ly/2Azq8tG
<p>Kuasa Hukum Setya Novanto mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-el) karena telah melanggar azas "ne bis in idem".</p><p>Menurut Ketut Mulya Arsana, kuasa hukum Novanto dalam putusan praperadilan pertama pada Jumat (29/9) yang dibacakan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dinyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah.</p><p>"Isinya, menolak eksepsi seluruhnya, mengabulkan permohonan sebagian, penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan menghentikan penyidikan," kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).</p><p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Kamis menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.</p><p>"Dengan demikian, status pemohon tidak lagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang kedua kalinya yang dilakukan termohon telah melanggar azas 'ne bis in idem' karena bentuk pengulangan berdasarkan penyidikan sebelumnya," ucap Ketut.</p><p>"Ne bis in idem" sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".</p><p>"Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut".</p><p>Sidang praperadilan Novanto akan dilanjutkan Jumat (8/12) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 21:26 WIB

Kemenpar akan mendata agen perjalanan asing atasi paket wisata murah

Hukum | 23 Oktober 2018 - 21:15 WIB

DPRD Medan ingatkan Pemko terkait lokasi reklame

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Presiden minta dana kelurahan tak dihubungkan dengan politik

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 20:37 WIB

AMAN klaim kebangkitan masyarakat adat di Jayapura positif

<p>Kuasa Hukum Setya Novanto mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-el) karena telah melanggar azas "ne bis in idem".</p><p>Menurut Ketut Mulya Arsana, kuasa hukum Novanto dalam putusan praperadilan pertama pada Jumat (29/9) yang dibacakan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dinyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah.</p><p>"Isinya, menolak eksepsi seluruhnya, mengabulkan permohonan sebagian, penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan menghentikan penyidikan," kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).</p><p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Kamis menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.</p><p>"Dengan demikian, status pemohon tidak lagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang kedua kalinya yang dilakukan termohon telah melanggar azas 'ne bis in idem' karena bentuk pengulangan berdasarkan penyidikan sebelumnya," ucap Ketut.</p><p>"Ne bis in idem" sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".</p><p>"Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut".</p><p>Sidang praperadilan Novanto akan dilanjutkan Jumat (8/12) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com