Minggu, 21 Oktober 2018 | 09:45 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Pemerintah siap tarik pajak perusahaan sejenis Google

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2Bagot1
Sumber foto: http://bit.ly/2Bagot1
<p>Pemerintah siap menarik pajak dari perusahaan berbasis teknologi informasi lain sejenis Google yang baru saja melunasi tunggakan pajaknya untuk tahun 2015.</p><p>"Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan 'services' yang sama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta, Kamis (7/12).</p><p>Ia menegaskan seluruh perusahaan, termasuk perusahaan teknologi informasi (TI), yang sumber pendapatannya berasal dari Indonesia, maka ia merupakan objek pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya terhadap Pemerintah Indonesia.</p><p>"Kalau mereka juga mendapatkan kegiatan yang memiliki nilai tambah, maka mereka juga merupakan objek dari pajak di Indonesia. Misalnya pajak penghasilan baik korporasi itu sendiri sebagai penyedia 'platform' atau aplikasi, maupun sebagai 'player' yang mendaptkan keuntungan dari 'platform' tersebut," kata Sri Mulyani.</p><p>Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan perusahaan TI asal AS, Google telah melunasi tunggakan pajak untuk tahun 2015.</p><p>Jenis pajak yang telah dibayarkan tersebut merupakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).</p><p>Meski demikian, Ditjen Pajak tidak mengungkapkan jumlah nominal yang dibayarkan karena terkait dengan kerahasiaan SPT wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p><p>Indonesia merupakan negara keempat setelah Inggris, India, dan Australia yang berhasil memungut pajak dari perusahaan berbasis digital tersebut.</p><p>Setelah Google, pemerintah terus memantau berbagai perusahaan "over the top" (OTT) lainnya untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang pesat. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 21 Oktober 2018 - 09:41 WIB

Salah sasaran, seorang remaja tewas dibacok

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 09:28 WIB

66 hari diterapkan, 36.643 pengendara langgar ganjil genap

Pembangunan | 21 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Presiden resmikan Tol Bocimi akhir Oktober

Amerika | 21 Oktober 2018 - 08:50 WIB

Trump: AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia

Liga Italia | 21 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Bermain imbang, Genoa akhiri start sempurna Juventus

<p>Pemerintah siap menarik pajak dari perusahaan berbasis teknologi informasi lain sejenis Google yang baru saja melunasi tunggakan pajaknya untuk tahun 2015.</p><p>"Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan 'services' yang sama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta, Kamis (7/12).</p><p>Ia menegaskan seluruh perusahaan, termasuk perusahaan teknologi informasi (TI), yang sumber pendapatannya berasal dari Indonesia, maka ia merupakan objek pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya terhadap Pemerintah Indonesia.</p><p>"Kalau mereka juga mendapatkan kegiatan yang memiliki nilai tambah, maka mereka juga merupakan objek dari pajak di Indonesia. Misalnya pajak penghasilan baik korporasi itu sendiri sebagai penyedia 'platform' atau aplikasi, maupun sebagai 'player' yang mendaptkan keuntungan dari 'platform' tersebut," kata Sri Mulyani.</p><p>Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan perusahaan TI asal AS, Google telah melunasi tunggakan pajak untuk tahun 2015.</p><p>Jenis pajak yang telah dibayarkan tersebut merupakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).</p><p>Meski demikian, Ditjen Pajak tidak mengungkapkan jumlah nominal yang dibayarkan karena terkait dengan kerahasiaan SPT wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p><p>Indonesia merupakan negara keempat setelah Inggris, India, dan Australia yang berhasil memungut pajak dari perusahaan berbasis digital tersebut.</p><p>Setelah Google, pemerintah terus memantau berbagai perusahaan "over the top" (OTT) lainnya untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang pesat. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com