Minggu, 21 Oktober 2018 | 09:46 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Ketua PN Jakpus Yanto akan pimpin persidangan Setnov

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2ktEO9u
Sumber foto: http://bit.ly/2ktEO9u
<p>Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan menjadi ketua majelis hakim sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik dengan tersangka mantan anggota Komisi II DPR Setya Novanto yang kini menjadi Ketua DPR.</p><p>"Sudah ditetapkan majelisnya yaitu bapak Dr. Yanto, ketua pengadilan sendiri karena hakim Jhon Halasan mutasi ke Pontianak. Selanjutnya hakim anggota 1 Frangki Tambuwun, anggota 2 Emilia Djajasubagja, hakim ad hoc-nya Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin, anggotanya tidak ada perubahan," kata juru bicara pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Ibnu Basuki Wibowo di pengadilan Tipikor Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/12).</p><p>Panitera pengganti kasus tersebut adalah Roma Siallagan, Martin dan Yuris.</p><p>"Sudah ditetapkan waktu persidangannya yaitu hari Rabu depan, 13 Desember 2017 penetapannya pukul 09.00 WIB," tambah Ibnu.</p><p>Empat anggota majelis yaitu Frangki Tambuwun, EMilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin adalah hakim yang sama yang mengadili perkara KTP-E sebelumnya dengan tiga terdakwa lain yaitu mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan direktur pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan Andi Narogong.</p><p>"Justru kalau kalau perkara yang sama di-split itu relatif hakim yang telah menangani perkara tersebut itu dianjurkan kembali menangani seperti itu karena relatif lebih menguasai perkara, kecuali ada hal khusus seperti Pak Jhon Halasan yang sebagai hakim tinggi Pontianak nah diganti langsung oleh ketua pengadilan Pak Dr. Yanto," tambah Ibnu.</p><p>Yanto diketahui adalah mantan ketua pengadilan Negeri Denpasar sebelum ditempatkan di PN Jakarta Pusat.</p><p>Terkait perkara ini, putusan Irman dan Sugiharto belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) karena KPK masih mengajukan kasasi atas putusan banding untuk Irman dan Sugiharto.</p><p>Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Irman divonis penjara selama tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang penganti sebesar 200 ribu dolar AS dan Rp1 miliar sedangkan Sugiharto divonis lima tahun dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar20 ribu dolar AS dan Rp310 juta. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 21 Oktober 2018 - 09:41 WIB

Salah sasaran, seorang remaja tewas dibacok

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 09:28 WIB

66 hari diterapkan, 36.643 pengendara langgar ganjil genap

Pembangunan | 21 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Presiden resmikan Tol Bocimi akhir Oktober

Amerika | 21 Oktober 2018 - 08:50 WIB

Trump: AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia

Liga Italia | 21 Oktober 2018 - 08:26 WIB

Bermain imbang, Genoa akhiri start sempurna Juventus

<p>Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan menjadi ketua majelis hakim sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik dengan tersangka mantan anggota Komisi II DPR Setya Novanto yang kini menjadi Ketua DPR.</p><p>"Sudah ditetapkan majelisnya yaitu bapak Dr. Yanto, ketua pengadilan sendiri karena hakim Jhon Halasan mutasi ke Pontianak. Selanjutnya hakim anggota 1 Frangki Tambuwun, anggota 2 Emilia Djajasubagja, hakim ad hoc-nya Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin, anggotanya tidak ada perubahan," kata juru bicara pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Ibnu Basuki Wibowo di pengadilan Tipikor Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/12).</p><p>Panitera pengganti kasus tersebut adalah Roma Siallagan, Martin dan Yuris.</p><p>"Sudah ditetapkan waktu persidangannya yaitu hari Rabu depan, 13 Desember 2017 penetapannya pukul 09.00 WIB," tambah Ibnu.</p><p>Empat anggota majelis yaitu Frangki Tambuwun, EMilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin adalah hakim yang sama yang mengadili perkara KTP-E sebelumnya dengan tiga terdakwa lain yaitu mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan direktur pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan Andi Narogong.</p><p>"Justru kalau kalau perkara yang sama di-split itu relatif hakim yang telah menangani perkara tersebut itu dianjurkan kembali menangani seperti itu karena relatif lebih menguasai perkara, kecuali ada hal khusus seperti Pak Jhon Halasan yang sebagai hakim tinggi Pontianak nah diganti langsung oleh ketua pengadilan Pak Dr. Yanto," tambah Ibnu.</p><p>Yanto diketahui adalah mantan ketua pengadilan Negeri Denpasar sebelum ditempatkan di PN Jakarta Pusat.</p><p>Terkait perkara ini, putusan Irman dan Sugiharto belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) karena KPK masih mengajukan kasasi atas putusan banding untuk Irman dan Sugiharto.</p><p>Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Irman divonis penjara selama tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang penganti sebesar 200 ribu dolar AS dan Rp1 miliar sedangkan Sugiharto divonis lima tahun dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar20 ribu dolar AS dan Rp310 juta. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com