Senin, 18 Desember 2017

LSM tolak keberadaan perusahaan di wilayah adat

Kamis, 07 Desember 2017 17:54

Foto: Prasetyo. Foto: Prasetyo.
Ayo berbagi!

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap keberadaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang menjadi salah satu sebab timbulnya konflik Tenurial yang berkepanjangan.

Diketahui bahwasannya PT. Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang produksi pulp ini memiliki konsesi seluas 188.000 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992. 

Sementara itu, total wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 25.000 Ha yang keseluruhannya masuk kedalam konsesi PT. TPL.

Ketua AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak dalam keterangan kepada Kontributor Elshinta, Prasetiyo, Kamis (7/12) bahwa AMAN Tano Batak mengusulkan 11 wilayah adat yang terdiri dari 10 komunitas dimana wilayah adatnya meliputi Tombak Haminjon, Pandumaan – Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Nafa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan – Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungkot Ni Solu dan Parlombuan. 

"11 wilayah adat ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat karena merupakan sumber mata pencaharian yang didukung dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hutan kemenyan dan sumber air yang melimpah bagi perkampungan masyarakat adat," papar Roganda. 

Ditambahkannya lagi dari total wilayah adat seluas 25.000 Ha, hanya 5.000 Ha yang sudah dikeluarkan dan masih ada 20.000 Ha lagi yang harus dikeluarkan karena merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan juga menyampaikan keberadaan PT. TPL tidak bisa dibiarkan. Dana Tarigan juga menilai selama ini pemerintah dan PT. TPL menjadikan tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun – temurun akan terus dikuasai oleh negara untuk kepentingan korporasi. 

"Kami dari WALHI Sumut secara tegas menolak kehadiran PT. TPL di wilayah adat dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin keberadaan konsesi PT. TPL sebagai solusi untuk menyelamatkan hutan yang tersisa dan wilayah kelola masyarakat adat yang telah menjadi korban," ucapDana.

Begitupun Direktur HaRI, Wina Khairina juga  menegaskan bahwa PT. TPL tidak boleh menghalangi masyarakat dalam mendorong usulan Hutan Adat untuk di enclave dari konsensi PT. TPL. 

Data yang diterima oleh HaRI, ada 8.000 Ha yang mana sampai saat ini belum keluar SK terkait hal tersebut karena PT. TPL terus mendorong kemitraan dengan masyarakat sebagai siasat. 

"Ini siasat, PT. TPL menjalin kemitraan agar keberadaan mereka tidak diganggu. Padahal wilayaj yang mereka kuasai itu punya masyarakat khususnya masyarakat adat," tegas Wina.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar