Minggu, 16 Desember 2018 | 04:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pemeriksaan Novanto tak bisa ditunda

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Setya Novanto. Sumber foto: http://bit.ly/2kaOVQs
Setya Novanto. Sumber foto: http://bit.ly/2kaOVQs
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa perkara KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat ditunda.</p><p>Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12) menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK telah melimpahkan berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (6/12).</p><p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.</p><p>"Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah telah mengeluarkan penetapan tanggal 7 Desember 2017 yang isinya menentukan hari sidang pada Rabu 13 Desember pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Setiadi.</p><p>Kemudian, kata Setiadi, Ketua Majelis juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk menghadirkan terdakwa Setya Novanto, dikutip dari laman Antara.</p><p>"Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pemeriksaan terhadap terdakwa kecuali terdakwa tidak dapat dihadirkan," ungkap Setiadi.</p><p>Ia menyatakan bahwa dalam KUHAP memang tidak disebutkan bahwa hakim berwenang mengembalikan berkas jika terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.</p><p>"Hanya saja jika Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan terdakwa di persidangan, maka hakim tidak dapat mengembalikan berkas perkara itu," ucap Setiadi.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa perkara KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat ditunda.</p><p>Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12) menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK telah melimpahkan berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (6/12).</p><p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.</p><p>"Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah telah mengeluarkan penetapan tanggal 7 Desember 2017 yang isinya menentukan hari sidang pada Rabu 13 Desember pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Setiadi.</p><p>Kemudian, kata Setiadi, Ketua Majelis juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk menghadirkan terdakwa Setya Novanto, dikutip dari laman Antara.</p><p>"Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pemeriksaan terhadap terdakwa kecuali terdakwa tidak dapat dihadirkan," ungkap Setiadi.</p><p>Ia menyatakan bahwa dalam KUHAP memang tidak disebutkan bahwa hakim berwenang mengembalikan berkas jika terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.</p><p>"Hanya saja jika Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan terdakwa di persidangan, maka hakim tidak dapat mengembalikan berkas perkara itu," ucap Setiadi.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com