Sabtu, 15 Desember 2018 | 17:37 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Kasus dugaan pemalsuan dokumen

Majelis hakim perintahkan JPU hadirkan saksi kunci

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin.
Foto: Supriyarto Rudatin.
<p>Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci dalam kasus&nbsp; dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa pengusaha kelapa sawit Christoforus Richard.</p><p><br></p><p>Ketua Majelis Hakim, Chatim Chaerudin meminta JPU dapat menghadirkan saksi kunci dalam perkara ini agar majelis bisa memutus secara objektif.</p><p><br></p><p>"Karena kami ingin perkara ini ingin memutus secara serius dan seadil-adilnya, maka Jaksa diminta menghadirkan saksi legalisir dipersidangan selanjutnya," kata hakim kepada jaksa di muka sidang, Selasa (19/12) seperti dilaporkan <i>Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin.&nbsp;</i></p><p><br></p><p>Saksi yang dimaksud hakim, adalah pejabat BPN yang melegalisir surat keterangan kepemilikan tanah terdakwa.</p><p><br></p><p>Majelis kembali menunda sidang lantaran terdakwa mengeluh tidak dalam kondisi fit. Dan diminta segera diperiksa jika perlu dibantarkan.</p><p><br></p><p>"Sidang selanjutnya, jaksa harus hadirkan saksi legalisir," tegas majelis memberikan ultimatum kepada jaksa.</p><p><br></p><p>Penasihat hukum Christoforus Richard, Sirra Prayuna juga menyoroti ketidakmampuan jaksa menghadirkan saksi kunci. "Ketika jaksa sudah diberikan kesempatan menghadirkan saksi BPN yang memberikan <i>noted</i>," kata Sirra.</p><p><br></p><p>Selain itu, kejanggalan lain dalam sengketa tanah ini adalah alat bukti utama yang tak bisa juga dihadirkan dalam sidang."Dari awal kita sudah meminta ke jaksa untuk surat aslinya. Pada saat P19, jaksa juga sudah meminta penyidik menghadirkan surat asli," ungkapnya.</p><p><br></p><p>"Kalau tidak ada surat aslinya bagaimana bisa ada unsur pidananya," sambungnya.</p><p><br></p><p>Sementara itu, penasihat Christoforus lainnya Wayan Sudirta melihat ada tiga kelemahan jaksa dalam membuat dakwaan.</p><p><br></p><p>"Tandatangannya tidak jelas, surat aslinya tidak ada, dan isi surat sudah sesuai dengan fakta dilapangan.Saksi juga bersaksi melemahkan dakwaan itu sendiri," terangnya.</p><p><br></p><p>Dengan fakta tersebut, Wayan, tanpa mendahului keputusan hakim, optimisi kliennya akan bebas.</p><p><br></p><p>"Apalagi kami hari ini menyiapkan ahli untuk mendukung penguatan keyakinan bahwa seluruh dakwaan jaksa itu nanti akan jadi lebih telak tidak terbuktinya. Jadi jaksa sudah kehilangan pijakannya sama sekali," tandasnya.</p><p><br></p><p>Kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya ditingkat kasasi. Tapi belakangan kliennya dipidanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kliennya diduga melanggar pasal 266 KUHP Terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT. Nusantara Raga Wisata.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Travel | 15 Desember 2018 - 17:12 WIB

Menpar tak ingin ada wisata `remang-remang`

Bencana Alam | 15 Desember 2018 - 16:48 WIB

Puting beliung robohkan delapan rumah di Sumba Timur

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 16:36 WIB

Ryamizard Ryacudu tegaskan kelompok bersenjata Papua adalah pemberontak

Aktual Luar Negeri | 15 Desember 2018 - 16:11 WIB

Indonesia catat pernyataan Australia mengenai Yerusalem

<p>Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci dalam kasus&nbsp; dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa pengusaha kelapa sawit Christoforus Richard.</p><p><br></p><p>Ketua Majelis Hakim, Chatim Chaerudin meminta JPU dapat menghadirkan saksi kunci dalam perkara ini agar majelis bisa memutus secara objektif.</p><p><br></p><p>"Karena kami ingin perkara ini ingin memutus secara serius dan seadil-adilnya, maka Jaksa diminta menghadirkan saksi legalisir dipersidangan selanjutnya," kata hakim kepada jaksa di muka sidang, Selasa (19/12) seperti dilaporkan <i>Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin.&nbsp;</i></p><p><br></p><p>Saksi yang dimaksud hakim, adalah pejabat BPN yang melegalisir surat keterangan kepemilikan tanah terdakwa.</p><p><br></p><p>Majelis kembali menunda sidang lantaran terdakwa mengeluh tidak dalam kondisi fit. Dan diminta segera diperiksa jika perlu dibantarkan.</p><p><br></p><p>"Sidang selanjutnya, jaksa harus hadirkan saksi legalisir," tegas majelis memberikan ultimatum kepada jaksa.</p><p><br></p><p>Penasihat hukum Christoforus Richard, Sirra Prayuna juga menyoroti ketidakmampuan jaksa menghadirkan saksi kunci. "Ketika jaksa sudah diberikan kesempatan menghadirkan saksi BPN yang memberikan <i>noted</i>," kata Sirra.</p><p><br></p><p>Selain itu, kejanggalan lain dalam sengketa tanah ini adalah alat bukti utama yang tak bisa juga dihadirkan dalam sidang."Dari awal kita sudah meminta ke jaksa untuk surat aslinya. Pada saat P19, jaksa juga sudah meminta penyidik menghadirkan surat asli," ungkapnya.</p><p><br></p><p>"Kalau tidak ada surat aslinya bagaimana bisa ada unsur pidananya," sambungnya.</p><p><br></p><p>Sementara itu, penasihat Christoforus lainnya Wayan Sudirta melihat ada tiga kelemahan jaksa dalam membuat dakwaan.</p><p><br></p><p>"Tandatangannya tidak jelas, surat aslinya tidak ada, dan isi surat sudah sesuai dengan fakta dilapangan.Saksi juga bersaksi melemahkan dakwaan itu sendiri," terangnya.</p><p><br></p><p>Dengan fakta tersebut, Wayan, tanpa mendahului keputusan hakim, optimisi kliennya akan bebas.</p><p><br></p><p>"Apalagi kami hari ini menyiapkan ahli untuk mendukung penguatan keyakinan bahwa seluruh dakwaan jaksa itu nanti akan jadi lebih telak tidak terbuktinya. Jadi jaksa sudah kehilangan pijakannya sama sekali," tandasnya.</p><p><br></p><p>Kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya ditingkat kasasi. Tapi belakangan kliennya dipidanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kliennya diduga melanggar pasal 266 KUHP Terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT. Nusantara Raga Wisata.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com