Selasa, 23 Oktober 2018 | 02:45 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Pemerintah RI diminta segera putuskan hubungan dagang dengan Israel.

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Rahman S.N. Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta.
Rahman S.N. Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta.
<p>Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama menyayangkan Menteri Perdagangan Enggartyasto Lukito yang tidak mendukung langkah politik kebijakan pemerintah RI dan Presiden Joko Widodo untuk mendukung kemerdekaan Bangsa Palestina dengan menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem ibukota Israel.</p><p><br></p><p>Rahman Sabon mengingatkan bahwa seharusnya Menteri Perdagangan mencabut SK Menperindag No.23/ MPP/01 Tahun 2001 tentang Hubungan Dagang RI-Israel, ketika Menteri Perdagangan dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan era presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) jangan didiamkan.</p><p><br></p><p>Oleh karena itu APT2PHI meminta agar pemerintah segera mencabut SK Menperindag ini, agar umat Islam tidak mencurigai pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten seolah sedang bermain dua muka terkait dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Bangsa Palestina adalah negara pertama yang menyatakan dukungan Kemerdekaan RI ketika itu. "Maka para menteri kabinet pembantu Presiden Joko Widodo agar jangan ada yang berkhianat menjegal dukungan umat Islam Indonesia dan pemerintah RI tentang penolakan Yerusalem ibukota Israel," pinta Rahman Sabon Nama seperti dilaporkan <i><strong>Kontributor elshinta, Efendi Murdiono, </strong></i>Jumat (22/12).&nbsp;</p><p><br></p><p>Rahman menjelaskan APT2PHI sebagai wadah berhimpunnya para pedagang pasar, petani dan nelayan se Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pernyataan Presiden AS Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Untuk itu APT2PHI meminta agar pemerintah/Memperindag segera mencabut SK itu untuk menghentikan hubungan perdagangan dengan Israel. Menurut Ketua Umum APT2PHI yang juga adalah pengamat politik senior itu, bahwa yang menjadi dasar pemerintah melakukan hubungan dagang antara Indonesia - Israel karena ada</p><p><br>"SK Menperindag ini lah yang menjadi dasar," tuturnya.</p><p><br></p><p>Berkaitan dengan soal Amerika dan Israel kata pengamat politik senior itu harus bersikap tegas dan pemerintah harus berani apabila dimungkinkan maka sebaiknya dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, yaitu dengan menarik dubes Indonesia dari Amerika dan mengusir dubes dan seluruh korps diplomatik AS yang ada di Indonesia, apabila Trump masih ngotot melawan suara mayoritas anggota PBB dalam sidang Darurat tadi malam Kamis (21/12) menolak Yerusalem sebagai Ibukota Israel serta masih ngotot melawan resolusi DK PBB dan hukum Internasional yang dibuat dunia oleh anggota PBB tegasnya.</p><p><br></p><p>Rahman Sabon menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan ketika itu Luhut Binsar Panjaitan yang mengeluarkan SK No.23/MPP/01/2001 tentang pencabutan SK Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967 tentang Pelaksanaan Peraturan-peraturan di bidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-barang Produk Indonesia. </p><p><br>"SK ini yang melegalkan hubungan hubungan dagang antara RI dan Israel," tandas Rahman Sabon Nama mengakiri pernyataannya.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama menyayangkan Menteri Perdagangan Enggartyasto Lukito yang tidak mendukung langkah politik kebijakan pemerintah RI dan Presiden Joko Widodo untuk mendukung kemerdekaan Bangsa Palestina dengan menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem ibukota Israel.</p><p><br></p><p>Rahman Sabon mengingatkan bahwa seharusnya Menteri Perdagangan mencabut SK Menperindag No.23/ MPP/01 Tahun 2001 tentang Hubungan Dagang RI-Israel, ketika Menteri Perdagangan dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan era presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) jangan didiamkan.</p><p><br></p><p>Oleh karena itu APT2PHI meminta agar pemerintah segera mencabut SK Menperindag ini, agar umat Islam tidak mencurigai pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten seolah sedang bermain dua muka terkait dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Bangsa Palestina adalah negara pertama yang menyatakan dukungan Kemerdekaan RI ketika itu. "Maka para menteri kabinet pembantu Presiden Joko Widodo agar jangan ada yang berkhianat menjegal dukungan umat Islam Indonesia dan pemerintah RI tentang penolakan Yerusalem ibukota Israel," pinta Rahman Sabon Nama seperti dilaporkan <i><strong>Kontributor elshinta, Efendi Murdiono, </strong></i>Jumat (22/12).&nbsp;</p><p><br></p><p>Rahman menjelaskan APT2PHI sebagai wadah berhimpunnya para pedagang pasar, petani dan nelayan se Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pernyataan Presiden AS Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Untuk itu APT2PHI meminta agar pemerintah/Memperindag segera mencabut SK itu untuk menghentikan hubungan perdagangan dengan Israel. Menurut Ketua Umum APT2PHI yang juga adalah pengamat politik senior itu, bahwa yang menjadi dasar pemerintah melakukan hubungan dagang antara Indonesia - Israel karena ada</p><p><br>"SK Menperindag ini lah yang menjadi dasar," tuturnya.</p><p><br></p><p>Berkaitan dengan soal Amerika dan Israel kata pengamat politik senior itu harus bersikap tegas dan pemerintah harus berani apabila dimungkinkan maka sebaiknya dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, yaitu dengan menarik dubes Indonesia dari Amerika dan mengusir dubes dan seluruh korps diplomatik AS yang ada di Indonesia, apabila Trump masih ngotot melawan suara mayoritas anggota PBB dalam sidang Darurat tadi malam Kamis (21/12) menolak Yerusalem sebagai Ibukota Israel serta masih ngotot melawan resolusi DK PBB dan hukum Internasional yang dibuat dunia oleh anggota PBB tegasnya.</p><p><br></p><p>Rahman Sabon menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan ketika itu Luhut Binsar Panjaitan yang mengeluarkan SK No.23/MPP/01/2001 tentang pencabutan SK Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967 tentang Pelaksanaan Peraturan-peraturan di bidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-barang Produk Indonesia. </p><p><br>"SK ini yang melegalkan hubungan hubungan dagang antara RI dan Israel," tandas Rahman Sabon Nama mengakiri pernyataannya.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com