Rabu, 24 Januari 2018

Perempuan PKS:

Jangan ganggu keluarga Indonesia dengan pemisivisme liberal

Jumat, 22 Desember 2017 16:06

PKK PKS. Foto: Hendrik Raseukiy/Radio Elshinta. PKK PKS. Foto: Hendrik Raseukiy/Radio Elshinta.
Ayo berbagi!

Maraknya seks bebas dan derasnya arus gerakan legalisasi minat biologis lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT), sayap perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang aktivis perempuan dari lintas agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha untuk menginventarisir gagasan untuk membuat undang- undang ketahanan keluarga.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (PKK) PKS Wirianingsih di Kongres Keluarga Indonesia, di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (21/12).

Disebutkan Wirianingsih, perilaku atau tabiat liberalistik sudah sangat mengkhawatirkan merusak sendi-sendi keluhuran dan harmoni keluarga. Sepantasnya, kata dia, nilai mulia pengasuhan anak dan pembinaan keluarga Indonesia bersendikan nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang nilai, norma, dan hukum berasal dari agama, adat-istiadat di Indonesia, bukan dari pemikiran dan perilaku liberal.

"Kita lihat sekarang ketahanan keluarga saat ini sudah keropos oleh lemahnya kemampuan orangtua dapat jadi tauladan kepada anaknya. Narkoba dan perkembangan teknoligi telekomunikasi yang pesat, bebas, tanpa filter mengancam nilai luhur keluarga. Konges ini tujuannya membuat rancangan gagasan yang dapat diusulkan kepada DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang ketahanan keluarga," kepada sejumlah awak media massa termasuk Kontributor elshinta, Hendrik Isnaini Raseukiy.

Kongres II Ketahanan Keluarga Indonesia ini, diukuti dari seratusan lebih pegiat PKK-PKS, pegiat perempuan dari agama-agama, pejabat pemerintah, legislator, dan paracendikia.

Ditekankan Wirianingsih, masalah ketahanan keluarga dari pengaruh liberal atau sekular yang dapat merusak nilai keluarga Pancasilais perlu ditegakkan dengan kekuasaan negara dan pemerintah sebab, pemerintahlah yang punya kekuasaan yang mengikat, punya daya paksa dan mampu membuat perubahan yang masif di masyarakat.

"Kami menolak bebarapa regulasi yang berpotensi melakukan legalisasi terhadap praktek-praktek atau gerakan yang menggangu ketahanan keluarga," jawabnya.

Ningsih mengakui bila masalah ketahanan keluarga atau juga LGBT dibahas dari soal ideologi, tentu ada perbedaan interagama, intraagama, kelompok, dan adat-budaya. Maka perlu dilakukan pembahasan lintas antaragama dan adat-budaya namun yang pasti, bertujuan mulia.

"Bila ada segolongan orang yang tak setuju dengan pembebtukan ketahanan keluarga Pancasila yang berketuhanan, dan mengikuti perilaku permisif-liberalis mau diapakan lagi, tapi yang jangan ganggu harmoni keluarga anak Indonesia", ujarnya.

PKK-PKS sebut Wirianingsih sudah intesif duduk bersama mengajak pemuka agama, parailmuwan, dan aktuvis perempuan di masing agama untuk menemukan titik temu dan menggasan pengajuan undang-undang ketahanan keluarga Pancasila kepada DPR dan Pemerintah.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar