Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Strategi pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk Pilkada dan Pemilu

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Logo KPU. Sumber foto: http://bit.ly/2mGKcH9
Logo KPU. Sumber foto: http://bit.ly/2mGKcH9
<p>Pemerintah bersama dua lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serius dalam menyusun strategi guna mencegah kampanye hitam dan dampak penyebarluasan ujaran kebencian selama Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.</p><p>Pada Selasa (9/1), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, secara terpisah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta, untuk mendiskusikan persiapan Pilkada dan Pemilu.</p><p>Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, koordinasi dengan pemerintah akan terus dilakukan guna tercapai kesepakatan kerja sama dalam menangani pelanggaran kampanye di media sosial.</p><p>Dalam satu bulan ke depan, kata Arief, KPU bersama Bawaslu dan Kominfo akan menandatangani "Memorandum of Understanding" guna menciptakan kampanye Pemilu yang berimbang, menarik, dan membangkitkan kreatifitas banyak orang.</p><p>"Jadi tujuan kami melakukan kerja sama adalah untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih itu terlindungi untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pasangan calon, peserta pemilu dan proses pemilu," kata Arief usai pertemuan di Gedung Bawaslu Jakarta, Selasa malam. </p><p>Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, kendala yang berpotensi terjadi, terkait penindakan kampanye hitam melalui media sosial, adalah partai politik dan peserta Pilkada tidak transparan dalam mendaftarkan akun-akun media sosial yang akan digunakan dalam berkampanye.</p><p>Untuk itu, pihaknya akan menggandeng Polri, khususnya unit penindakan tindak kejahatan siber, guna mengantisipasi penyebaran kampanye hitam di media sosial.</p><p>"Kampanye hitam itu tindak pidana pemilu, dan itu jelas diatur di undang-undang. Kami akan mengantisipasi penyebaran di media sosial itu dengan berkoordinasi bersama Polri, unit `cyber crime` dan juga bersama KPU karena akun-akun yang terdaftar di KPU bisa kami tindaklanjuti," jelas Abhan. </p><p>Biasanya, lanjut Abhan, akun media sosial milik peserta Pemilu yang secara resmi didaftarkan ke KPU sangat sedikit, sementara akun-akun lain yang tidak terdaftar dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penyebaran kampanye hitam, ujaran kebencian dan berita palsu.</p><p>Terkait akan hal itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan, pihaknya menggunakan konsep penyaringan konten kampanye hitam tersebut sama dengan penyaringan konten negatif lainnya.</p><p>"Sebetulnya Kominfo sudah melakukan manajemen konten negatif, ini kan hanya spesifik konten Pemilihan Umum, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Maka, tentunya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas adalah KPU dan Bawaslu," kata Rudiantara. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 15 Desember 2018 - 12:49 WIB

The Jakmania nyalakan flare dan kembang api sepanjang pawai

Pemilihan Presiden 2019 | 15 Desember 2018 - 12:37 WIB

Erick Thohir: Serang fitnah dengan bukti dan fakta

Ekonomi | 15 Desember 2018 - 12:24 WIB

LIPI: Afrika pasar potensial bagi Indonesia

Liga Indonesia | 15 Desember 2018 - 12:12 WIB

Teco: Jakmania berhak merayakan kebahagiaan juara

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 11:50 WIB

Hadapi musim hujan, Bupati tekankan pentingnya mitigasi bencana

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 11:37 WIB

Politik identitas timbulkan ketidakpastian

<p>Pemerintah bersama dua lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serius dalam menyusun strategi guna mencegah kampanye hitam dan dampak penyebarluasan ujaran kebencian selama Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.</p><p>Pada Selasa (9/1), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, secara terpisah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta, untuk mendiskusikan persiapan Pilkada dan Pemilu.</p><p>Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, koordinasi dengan pemerintah akan terus dilakukan guna tercapai kesepakatan kerja sama dalam menangani pelanggaran kampanye di media sosial.</p><p>Dalam satu bulan ke depan, kata Arief, KPU bersama Bawaslu dan Kominfo akan menandatangani "Memorandum of Understanding" guna menciptakan kampanye Pemilu yang berimbang, menarik, dan membangkitkan kreatifitas banyak orang.</p><p>"Jadi tujuan kami melakukan kerja sama adalah untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih itu terlindungi untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pasangan calon, peserta pemilu dan proses pemilu," kata Arief usai pertemuan di Gedung Bawaslu Jakarta, Selasa malam. </p><p>Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, kendala yang berpotensi terjadi, terkait penindakan kampanye hitam melalui media sosial, adalah partai politik dan peserta Pilkada tidak transparan dalam mendaftarkan akun-akun media sosial yang akan digunakan dalam berkampanye.</p><p>Untuk itu, pihaknya akan menggandeng Polri, khususnya unit penindakan tindak kejahatan siber, guna mengantisipasi penyebaran kampanye hitam di media sosial.</p><p>"Kampanye hitam itu tindak pidana pemilu, dan itu jelas diatur di undang-undang. Kami akan mengantisipasi penyebaran di media sosial itu dengan berkoordinasi bersama Polri, unit `cyber crime` dan juga bersama KPU karena akun-akun yang terdaftar di KPU bisa kami tindaklanjuti," jelas Abhan. </p><p>Biasanya, lanjut Abhan, akun media sosial milik peserta Pemilu yang secara resmi didaftarkan ke KPU sangat sedikit, sementara akun-akun lain yang tidak terdaftar dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penyebaran kampanye hitam, ujaran kebencian dan berita palsu.</p><p>Terkait akan hal itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan, pihaknya menggunakan konsep penyaringan konten kampanye hitam tersebut sama dengan penyaringan konten negatif lainnya.</p><p>"Sebetulnya Kominfo sudah melakukan manajemen konten negatif, ini kan hanya spesifik konten Pemilihan Umum, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Maka, tentunya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas adalah KPU dan Bawaslu," kata Rudiantara. (Ant) </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com