Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:55 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Abraham Samad sarankan kepala daerah perbanyak program bantuan hukum

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Sumber Foto:  http://bit.ly/2Dfq0Ro
Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Sumber Foto: http://bit.ly/2Dfq0Ro
<p>Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad menyarankan kepada calon kepala daerah untuk memperbanyak program bantuan hukum khusus untuk masyarakat miskin. </p><p> Bantuan hukum untuk rakyat miskin adalah salah satu program yang menurut Samad perlu diprioritaskan oleh calon pemimpin daerah. Hal ini disampaikan Abraham menyikapi dimulainya rangkaian prosesi pilkada 2018, melalui keterangan tertulis kepada Antara di Jakarta, Rabu (10/1). </p><p> Abraham menjelaskan bahwa sebetulnya pemerintah pusat telah berkomitmen terhadap bantuan hukum bagi kaum miskin tidak mampu melalui UU No. 16 Tahun 2011 namun undang-undang ini perlu diimplementasikan hingga tingkat Kabupaten/Kota. </p><p> "Pemda semestinya dapat mengimplementasi hal ini dengan menginisiasi perda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu," kata Abraham.</p><p> Abraham mengatakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu akan makin membantu peningkatan kualitas demokrasi di suatu daerah. "Tidak mudah menginisiasi bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak mampu, tapi bila ada calon Kepala Daerah yang memiliki program ini dan melaksanakannya maka hampir pasti dia prorakyat," jelas Abraham.</p><p> Menurut dia, kesetaraan hukum di sebuah daerah juga akan membuat daerah tersebut lebih mudah melakukan pencegahan korupsi. "Perang terhadap korupsi kan perang abadi, nah dengan kesetaraan hukum melalui bantuan hukum tadi, rakyat miskin pun tidak akan takut melaporkan pejabatnya yang dicitrakan melakukan tindak pidana korupsi," tegas Abraham Samad.  (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad menyarankan kepada calon kepala daerah untuk memperbanyak program bantuan hukum khusus untuk masyarakat miskin. </p><p> Bantuan hukum untuk rakyat miskin adalah salah satu program yang menurut Samad perlu diprioritaskan oleh calon pemimpin daerah. Hal ini disampaikan Abraham menyikapi dimulainya rangkaian prosesi pilkada 2018, melalui keterangan tertulis kepada Antara di Jakarta, Rabu (10/1). </p><p> Abraham menjelaskan bahwa sebetulnya pemerintah pusat telah berkomitmen terhadap bantuan hukum bagi kaum miskin tidak mampu melalui UU No. 16 Tahun 2011 namun undang-undang ini perlu diimplementasikan hingga tingkat Kabupaten/Kota. </p><p> "Pemda semestinya dapat mengimplementasi hal ini dengan menginisiasi perda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu," kata Abraham.</p><p> Abraham mengatakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu akan makin membantu peningkatan kualitas demokrasi di suatu daerah. "Tidak mudah menginisiasi bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak mampu, tapi bila ada calon Kepala Daerah yang memiliki program ini dan melaksanakannya maka hampir pasti dia prorakyat," jelas Abraham.</p><p> Menurut dia, kesetaraan hukum di sebuah daerah juga akan membuat daerah tersebut lebih mudah melakukan pencegahan korupsi. "Perang terhadap korupsi kan perang abadi, nah dengan kesetaraan hukum melalui bantuan hukum tadi, rakyat miskin pun tidak akan takut melaporkan pejabatnya yang dicitrakan melakukan tindak pidana korupsi," tegas Abraham Samad.  (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com