Senin, 22 Januari 2018

Peraturan larangan motor dibatalkan, ini penjelasan MA

Rabu, 10 Januari 2018 10:22

Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2Fl704h Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2Fl704h
Ayo berbagi!

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 125 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dibuat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Majelis Hakim yang dipimpin Irfan Fahrudin mengatakan, peraturan tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Juru Bicara MA, Suhadi saat dihubungi Elshinta, Rabu (20/1), menjelaskan, menurut pertimbangan dari majelis hakim, undang-undang lalu lintas dan jalan raya adalah untuk kepentingan umum, semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Dari dua pemohon, satu dari seorang jurnalis dan satu lagi merupakan seorang sopir ojek mengatakan, menutupnya dari jam 06.00 hingga jam 23.00 itu berarti menutup hak dari pada masyarakat itu untuk menggunakan jalan yang disediakan oleh pemerintah," paparnya. 

Oleh sebab itu, lebih lanjut Hadi mengatakan, dari bukti-bukti yang ada memang benar bahwa dari penutupan itu telah membatasi hak dari pemohon. Di mana sebenarnya jalan raya adalah untuk kepentingan umum, pemerintah mengatur bagaimana agar menjadi tertib yang baik dan tidak menutup hak dari masyarakat.

Karena itu, menurut majelis hakim, imbuh Andi, penutupan jalan dari kendaraan roda dua bukan merupakan jalan keluar yang paling baik. 

Penulis: Yuno.

Editor: Dewi Rusiana.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar