Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:56 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Keputusan MA soal pembatalan larangan sepeda motor tidak bisa diganggu gugat

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2CV5Qyl
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2CV5Qyl
<p>Jika ada yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Peraturan Gubernur tentang pelarangan kendaraan roda dua, maka mereka harus menerimanya.</p><p>Hal itu disampaikan Juru Bicara MA, Suhadi saat dihubungi Elshinta, Rabu (10/1) pagi. Menurutnya, putusan hasil materiil sama dengan putusan MK. Banyak orang yang tidak puas dengan putusan MK tapi undang-undang menentukan itu sudah final.</p><p>"Silakan pemerintah membuat regulasi yang lain, bagaimana tata caranya untuk membuat atau mengakomodir kepentingan dari perangkat khususnya sepeda motor," kata dia.</p><p>Ia mengatakan jika di Mahkamah Agung itu tidak ada membuka persidangan seperti di tingkat pertama. Hanya dokumen-dokumen yang diperiksa dan diputuskan, sehingga tidak ada keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa. Hanya berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh para pihak kemudian diputus.</p><p>Bagi mereka yang tidak bisa menerima putusan tersebut, Hadi menegaskan untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur yang baik.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 15 Desember 2018 - 12:49 WIB

The Jakmania nyalakan flare dan kembang api sepanjang pawai

Pemilihan Presiden 2019 | 15 Desember 2018 - 12:37 WIB

Erick Thohir: Serang fitnah dengan bukti dan fakta

Ekonomi | 15 Desember 2018 - 12:24 WIB

LIPI: Afrika pasar potensial bagi Indonesia

Liga Indonesia | 15 Desember 2018 - 12:12 WIB

Teco: Jakmania berhak merayakan kebahagiaan juara

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 11:50 WIB

Hadapi musim hujan, Bupati tekankan pentingnya mitigasi bencana

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 11:37 WIB

Politik identitas timbulkan ketidakpastian

<p>Jika ada yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Peraturan Gubernur tentang pelarangan kendaraan roda dua, maka mereka harus menerimanya.</p><p>Hal itu disampaikan Juru Bicara MA, Suhadi saat dihubungi Elshinta, Rabu (10/1) pagi. Menurutnya, putusan hasil materiil sama dengan putusan MK. Banyak orang yang tidak puas dengan putusan MK tapi undang-undang menentukan itu sudah final.</p><p>"Silakan pemerintah membuat regulasi yang lain, bagaimana tata caranya untuk membuat atau mengakomodir kepentingan dari perangkat khususnya sepeda motor," kata dia.</p><p>Ia mengatakan jika di Mahkamah Agung itu tidak ada membuka persidangan seperti di tingkat pertama. Hanya dokumen-dokumen yang diperiksa dan diputuskan, sehingga tidak ada keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa. Hanya berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh para pihak kemudian diputus.</p><p>Bagi mereka yang tidak bisa menerima putusan tersebut, Hadi menegaskan untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur yang baik.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com