Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:54 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Sandiaga: Negara tidak boleh kalah dari pengembang

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Sumber foto: http://bit.ly/2mkWqT7
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Sumber foto: http://bit.ly/2mkWqT7
<p>Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno dengan tegas mengatakan dari sisi pemerintah, maka negara tidak boleh kalah dari pengembang.</p><p>Hal tersebut disampaikannya terkait dikirimnya surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.</p><p>"Sebagai sisi pemerintah sisi negara, kami nggak boleh kalah sama pengembang. Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk buka lapangan kerja. Tapi kalau ini menciderai masyarakat rasa keadilan, maka negara harus hadir," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Sandiaga Uno menegaskan Pemda Jakarta memiliki argumentasi hukum yang kuat dan sehingga yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah - langkah selanjutnya.</p><p>"Kita tentu akan patuh dengan hukum, sudah dipastikan bahwa prosesnya sesuai dengan janji kami adalah kami hentikan reklamasi dan konsekuensinya hukum," kata Wagub.</p><p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali kawasan tersebut dan menyiapkan segala langkah, agar apa yang dilakukan dalam koridor hukum, katanya.</p><p>"Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah dipetakan. Alhamdulilah kami kemarin sudah bersurat dan berproses berapa pun yang menjadi konsekuensi itu tentunya kami siap hadapi," kata Sandiaga.</p><p>Dia mengirim pesan kepada pengembang dan kepada masyarakat bahwa Pemda ingin melakukan tata ulang dan mengedepankan kepentingan masyarakat kebanyakan. Untuk seluruh kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno dengan tegas mengatakan dari sisi pemerintah, maka negara tidak boleh kalah dari pengembang.</p><p>Hal tersebut disampaikannya terkait dikirimnya surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.</p><p>"Sebagai sisi pemerintah sisi negara, kami nggak boleh kalah sama pengembang. Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk buka lapangan kerja. Tapi kalau ini menciderai masyarakat rasa keadilan, maka negara harus hadir," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Sandiaga Uno menegaskan Pemda Jakarta memiliki argumentasi hukum yang kuat dan sehingga yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah - langkah selanjutnya.</p><p>"Kita tentu akan patuh dengan hukum, sudah dipastikan bahwa prosesnya sesuai dengan janji kami adalah kami hentikan reklamasi dan konsekuensinya hukum," kata Wagub.</p><p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali kawasan tersebut dan menyiapkan segala langkah, agar apa yang dilakukan dalam koridor hukum, katanya.</p><p>"Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah dipetakan. Alhamdulilah kami kemarin sudah bersurat dan berproses berapa pun yang menjadi konsekuensi itu tentunya kami siap hadapi," kata Sandiaga.</p><p>Dia mengirim pesan kepada pengembang dan kepada masyarakat bahwa Pemda ingin melakukan tata ulang dan mengedepankan kepentingan masyarakat kebanyakan. Untuk seluruh kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com