Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:57 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Indonesia dorong rencana aksi konsensus pekerja migran

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Pekerja Migran. Foto: http://bit.ly/2mo2udt.
Pekerja Migran. Foto: http://bit.ly/2mo2udt.
<p>Pemerintah Indonesia akan mendorong perancangan Rencana Aksi untuk melaksanakan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara pada tahun ini.</p><p>"Untuk bisa melaksanakan (konsensus) kita butuh rencana aksi untuk bisa menerjemahkan konsensus besar ini dalam langkah-langkah pelaksanaan," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, di Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Para pemimpin negara ASEAN pada November 2017 secara resmi menandatangani Konsensus tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara, yang merupakan salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 ASEAN di Filipina.</p><p>Konsensus tersebut menjadi suatu dokumen kesepakatan bersama negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan sosial, akses hukum, perlakuan adil dan manusiawi, dan akses layanan kesehatan bagi para pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.</p><p>"Sekarang bagaimana dokumen yang merupakan komitmen para kepala negara (dan kepala pemerintahan) ASEAN ini diterapkan, dan bagaimana penerapannya, maka kita perlu untuk membuat rencana aksi," ujar Tavares.</p><p>Menurut Jose, pembahasan untuk menuju Konsensus ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran berlangsung lama hingga akhirnya dokumen konsensus itu berhasil disepakati.</p><p>"Konsensus ASEAN perdebatannya panjang lebar sehingga hampir 10 tahun tidak selesai, dan kita terganjal pada hal yang mengikat secara hukum dan yag tidak mengikat secara hukum. Indonesia berpandangan dari pada kita ribut soal itu yang mengkin 10 tahun lagi tidak akan selesai, lebih baik kita bentuk konsensus," ucapnya.</p><p>Untuk itu, pemerintah Indonesia selanjutnya mendorong semua negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kewajiban dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam konsensus tersebut melalui perancangan rencana aksi. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 15 Desember 2018 - 12:49 WIB

The Jakmania nyalakan flare dan kembang api sepanjang pawai

Pemilihan Presiden 2019 | 15 Desember 2018 - 12:37 WIB

Erick Thohir: Serang fitnah dengan bukti dan fakta

Ekonomi | 15 Desember 2018 - 12:24 WIB

LIPI: Afrika pasar potensial bagi Indonesia

Liga Indonesia | 15 Desember 2018 - 12:12 WIB

Teco: Jakmania berhak merayakan kebahagiaan juara

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 11:50 WIB

Hadapi musim hujan, Bupati tekankan pentingnya mitigasi bencana

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 11:37 WIB

Politik identitas timbulkan ketidakpastian

<p>Pemerintah Indonesia akan mendorong perancangan Rencana Aksi untuk melaksanakan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara pada tahun ini.</p><p>"Untuk bisa melaksanakan (konsensus) kita butuh rencana aksi untuk bisa menerjemahkan konsensus besar ini dalam langkah-langkah pelaksanaan," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, di Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Para pemimpin negara ASEAN pada November 2017 secara resmi menandatangani Konsensus tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara, yang merupakan salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 ASEAN di Filipina.</p><p>Konsensus tersebut menjadi suatu dokumen kesepakatan bersama negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan sosial, akses hukum, perlakuan adil dan manusiawi, dan akses layanan kesehatan bagi para pekerja migran di kawasan Asia Tenggara.</p><p>"Sekarang bagaimana dokumen yang merupakan komitmen para kepala negara (dan kepala pemerintahan) ASEAN ini diterapkan, dan bagaimana penerapannya, maka kita perlu untuk membuat rencana aksi," ujar Tavares.</p><p>Menurut Jose, pembahasan untuk menuju Konsensus ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran berlangsung lama hingga akhirnya dokumen konsensus itu berhasil disepakati.</p><p>"Konsensus ASEAN perdebatannya panjang lebar sehingga hampir 10 tahun tidak selesai, dan kita terganjal pada hal yang mengikat secara hukum dan yag tidak mengikat secara hukum. Indonesia berpandangan dari pada kita ribut soal itu yang mengkin 10 tahun lagi tidak akan selesai, lebih baik kita bentuk konsensus," ucapnya.</p><p>Untuk itu, pemerintah Indonesia selanjutnya mendorong semua negara anggota ASEAN untuk melaksanakan kewajiban dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam konsensus tersebut melalui perancangan rencana aksi. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com