Kamis, 18 Januari 2018

DPRD: Aset Kota Depok tak terdata dan tak bersertifikat

Rabu, 10 Januari 2018 19:57

Sumber foto: Hendrik I Raseukiy/Radio Elshinta Sumber foto: Hendrik I Raseukiy/Radio Elshinta
Ayo berbagi!

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyesalkan ketidakmampuan Pemerintah Kota Depok mendata dan menguasai aset lahan tanah dan bangunan yang dilimpahkan Kabupaten Bogor.

Anggota DPRD Kota Depok, Komisi A Bidang Aset dan Anggaran, Siti Nurjannah menyesalkan lemahnya komitmen Pemkot Depok mendata, menguasai, dan menjaga aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bogor.

"Ini Kota Depok sebelum adalah kecamatan bagian dari Kabupaten Bogor. Setelah terjadi reformasi, menjadi pemerintahan kota. Nah, ada penetapan wilayah dan penyerahan aset lahan, dan aset bangunannya, tapi hingga sekarang asetnya terutama lahan belum jelas," kata Siti Nurjannah di Kantor Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik I Raseukiy, Rabu (10/1).

Di usia Kota Depok ke-18, DPRD terus mendorong dan mendukung Pemkot Depok dapat merapikan soal asetnya. Terjadi tolak ulur antara Pemkab Bogor dan Pemkot Depok.

Siti Nurjannah pun tidak dapat menyebutkan berapa luas lahan milik Pemkot Depok karena DPRD belum punya data yang didapat.

Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pendataan dan penguasaan aset adalah lemahnya dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, karena BPN tidak menjadi bagian dari pemerintahan kota, maka Pemkot Depok sulit meminta BPN membuka data pertanahan aset pemerintah.

"Kok masalah ini seperti mencari jarum dalam jerami, seperti mengurai benang kusut. BPN tidak mengeluarkan sertifikat tanah kepada Pemkot Depok karena alasan kelengkapan legalitas kurang. Tak ada tanda peralihan dari Kabupaten Bogor," jelasnya.

"Komisi A sedang mengumpulkan perihal aset Kota Depok, aset fasilitas sosial dan fasilitas umum kota banyak yang hilang, diadukan ke pengadilan pun kita banyak yang kalah, contohnya lahan Pasar Kemiri Muka," ujarnya.

Dari 100 sertifikat lahan pemkot selama ini yang diajukan ke BPN hanya 28 yang berhasil. Siapa yang harus bertanggungjawab soal karut-marut harta kota ini, Siti Nurjannah menunjuk kepada Pemkot Depok yang wajib serius dan amanah mengurusi aset tersebut.

"Pemkot wajib menyelesaikan ini, untuk buat sekolah dan sarana olahraga untuk generasi muda saja minta ampun sulitnya karena pemkot tak punya lahan, sedangan fasilitas bisnis mereka dengan mudah membangun," imbuhnya.

Disinggungnya, BPN Kota Depok saat ini dipimpin oleh sosok yang berfikiran terbuka dan mau bekerjasama dengan perangkat Pemkot Depok, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penulis: Angga Kusuma.

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar