Kamis, 19 Juli 2018 | 09:17 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

DPR: Tidak perlu ada perbedaan pendapat Luhut Pandjaitan-Susi Pudjiastuti

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: http://bit.ly/2mgsCGt
Ilustrasi. Sumber foto: http://bit.ly/2mgsCGt
<p>Untuk kesekian kalinya, perbedaan pendapat di antara anggota kabinet pemerintahan secara terbuka masuk ke ranah publik. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menilai perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, seharusnya tidak perlu terjadi karena menyangkut kebijakan pemerintah.</p><p>"Pada satu pihak menyampaikan harus diledakkan, lalu pihak lain tidak perlu, sehingga perbedaan pandangan itu yang tidak perlu karena menyangkut kebijakan pemerintah," kata Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Dia menilai perbedaan pendapat antara Pandjaitan dengan Pudjiastuti terkait peledakan kapal nelayan asing tidak perlu terjadi di depan publik. Hari ini KADIN Pusat juga bersuara soal perbedaan ini dari sisi kepentingan mereka.</p><p>Menurut Kurniawan, penyelesaian itu sebaiknya dilakukan di dalam rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo.&nbsp;</p><p>Selain itu, menurut wakil ketua umum DPP PAN itu, penyelesaian perbedaan pendapat di antara anggota kabinet yang dipimpin Jokowi sebaiknya dikembalikan dalam peraturan yang sudah ada mengenai hukum meledakkan kapal ikan asing ilegal.</p><p>"Dalam kaitan ini kita kembalikan kepada mekanisme perundangan yang ada saja. Kaitan apakah perlu diledakkan bagaimana pemanfaatan jika tidak diledakkan dan sebagainya," katanya.&nbsp;</p><p>Sebelumnya, Pandjaitan memberi perintah kepada Pudjiastuti segera berhenti menenggelamkan kapal-kapal ikan asing ilegal di perairan Indonesia dengan cara meledakkan mereka, yang sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir.</p><p>Hal itu, menurut Pandjaitan, karena kapal-kapal yang dibom Susi sebenarnya bisa disita untuk dijadikan aset negara. Pendapat senada juga diutarakan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, kemudian.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asia Pasific | 19 Juli 2018 - 08:57 WIB

Iran akan percanggih sekitar 800 tank

Hankam | 19 Juli 2018 - 08:46 WIB

BNPT: Sekarang teroris bisa sasar apa dan siapa saja

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 08:35 WIB

Jamaah calon haji Pekanbaru kedapatan membawa benda tajam

Pemilihan Presiden 2019 | 19 Juli 2018 - 08:27 WIB

Pengamat: Prabowo harus berhati-hati tentukan cawapres

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 08:14 WIB

Boediono dan Todung dihadirkan dalam sidang Syafruddin Temenggung

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com