Selasa, 23 Oktober 2018 | 09:15 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Kejagung diminta usut tuntas penggunaan fasilitas PSU Pemkot Bekasi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2DcFmpv
Sumber foto: http://bit.ly/2DcFmpv
<p>Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut tentang penggunaan fasilitas Prasarana Umum (PSU) milik Pemkot Bekasi, sejak Januari 2017, oleh oknum I Dkk sehingga diduga negara dirugikan miliaran rupiah.</p><p>Permintaan ini disampaikan kepada Jaksa Agung oleh warga Bekasi, Senin (8/1) melalui sebuah surat pengaduan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, JAM Pengawasan, JAM Pidana Khusus dan pihak terkait lainnya.</p><p>Fasilitas PSU Pemkot Bekasi dimaksud, berupa lahan parkir di Sentra Niaga Kalimalang (SNK), Jalan A Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.</p><p>"Kami tidak ingin uang parkir yang dipungut hanya masuk kantong oknum, tapi tidak masuk ke kas Pemkot Bekasi," kata Mamat warga Kayuringan Jaya, Bekasi yang ditemui, Rabu (10/1).</p><p>Dia menduga uang parkir yang dipungut setiap bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah sehingga sangat berarti bila masuk kas Pemkot Bekasi dan digunakan untuk pembangunan.</p><p>Sekjen Lembaga Pengawasan Refprmasi Indonesia (LPPRI) Iqbal Daud Hutapea mendesak Pemkot Bekasi, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku Badan Pembina Parkir dan BPKAD selaku Badan Pengelola Keuangan Aser Daerah untuk segera menertibkanya.</p><p>"Jika tidak, Pemkot Bekasi bisa dianggap melakukan pembiaran dapat dipidanakan, karena sikap itu berakibat kerugian negara. Apalagi terang benderang ada dugaan perbuatan melawan hukum," ujarnya saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Menurut iqbal, pola-pola penguasaan lahan parkir seperti itu adalah model-model preman yang dibacking aparat, sehingga tidak tersentuh hukum. Sebaliknya, upaya untuk mengelola secara benar sesuai ketentuan hukum bisa dipidanakan.</p><p>"Jadi saatnya lembaga penegak hukum harus turun tangan dan negara tidak boleh kalah oleh preman. Tentu, diusut secara profesional. Jangan tegakan hukum dengan cara melanggar hukum," pintanya.</p><p>Lahan parkir SNK adalah satu diantara fasilitas PSU yang tidak dikuasai oleh negara, tetapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 09:07 WIB

BMKG peringatkan hujan lebat-petir di Lampung

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:55 WIB

Mendagri: Dana kelurahan bersifat stimulan

Liga Inggris | 23 Oktober 2018 - 08:46 WIB

Sempat tertinggal, Arsenal balikkan keadaan taklukkan Leicester

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:34 WIB

Latihan militer ASEAN-China berlangsung tujuh hari

Ekonomi | 23 Oktober 2018 - 08:24 WIB

Mendag katakan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:15 WIB

Mendagri tegaskan dana kelurahan tak ada kaitannya dengan Pilpres

<p>Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut tentang penggunaan fasilitas Prasarana Umum (PSU) milik Pemkot Bekasi, sejak Januari 2017, oleh oknum I Dkk sehingga diduga negara dirugikan miliaran rupiah.</p><p>Permintaan ini disampaikan kepada Jaksa Agung oleh warga Bekasi, Senin (8/1) melalui sebuah surat pengaduan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, JAM Pengawasan, JAM Pidana Khusus dan pihak terkait lainnya.</p><p>Fasilitas PSU Pemkot Bekasi dimaksud, berupa lahan parkir di Sentra Niaga Kalimalang (SNK), Jalan A Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.</p><p>"Kami tidak ingin uang parkir yang dipungut hanya masuk kantong oknum, tapi tidak masuk ke kas Pemkot Bekasi," kata Mamat warga Kayuringan Jaya, Bekasi yang ditemui, Rabu (10/1).</p><p>Dia menduga uang parkir yang dipungut setiap bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah sehingga sangat berarti bila masuk kas Pemkot Bekasi dan digunakan untuk pembangunan.</p><p>Sekjen Lembaga Pengawasan Refprmasi Indonesia (LPPRI) Iqbal Daud Hutapea mendesak Pemkot Bekasi, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku Badan Pembina Parkir dan BPKAD selaku Badan Pengelola Keuangan Aser Daerah untuk segera menertibkanya.</p><p>"Jika tidak, Pemkot Bekasi bisa dianggap melakukan pembiaran dapat dipidanakan, karena sikap itu berakibat kerugian negara. Apalagi terang benderang ada dugaan perbuatan melawan hukum," ujarnya saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Menurut iqbal, pola-pola penguasaan lahan parkir seperti itu adalah model-model preman yang dibacking aparat, sehingga tidak tersentuh hukum. Sebaliknya, upaya untuk mengelola secara benar sesuai ketentuan hukum bisa dipidanakan.</p><p>"Jadi saatnya lembaga penegak hukum harus turun tangan dan negara tidak boleh kalah oleh preman. Tentu, diusut secara profesional. Jangan tegakan hukum dengan cara melanggar hukum," pintanya.</p><p>Lahan parkir SNK adalah satu diantara fasilitas PSU yang tidak dikuasai oleh negara, tetapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com