Rabu, 18 Juli 2018 | 04:16 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

/

Kejagung diminta usut tuntas penggunaan fasilitas PSU Pemkot Bekasi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2DcFmpv
Sumber foto: http://bit.ly/2DcFmpv
<p>Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut tentang penggunaan fasilitas Prasarana Umum (PSU) milik Pemkot Bekasi, sejak Januari 2017, oleh oknum I Dkk sehingga diduga negara dirugikan miliaran rupiah.</p><p>Permintaan ini disampaikan kepada Jaksa Agung oleh warga Bekasi, Senin (8/1) melalui sebuah surat pengaduan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen, JAM Pengawasan, JAM Pidana Khusus dan pihak terkait lainnya.</p><p>Fasilitas PSU Pemkot Bekasi dimaksud, berupa lahan parkir di Sentra Niaga Kalimalang (SNK), Jalan A Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.</p><p>"Kami tidak ingin uang parkir yang dipungut hanya masuk kantong oknum, tapi tidak masuk ke kas Pemkot Bekasi," kata Mamat warga Kayuringan Jaya, Bekasi yang ditemui, Rabu (10/1).</p><p>Dia menduga uang parkir yang dipungut setiap bulan bisa mencapai ratusan juta rupiah sehingga sangat berarti bila masuk kas Pemkot Bekasi dan digunakan untuk pembangunan.</p><p>Sekjen Lembaga Pengawasan Refprmasi Indonesia (LPPRI) Iqbal Daud Hutapea mendesak Pemkot Bekasi, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku Badan Pembina Parkir dan BPKAD selaku Badan Pengelola Keuangan Aser Daerah untuk segera menertibkanya.</p><p>"Jika tidak, Pemkot Bekasi bisa dianggap melakukan pembiaran dapat dipidanakan, karena sikap itu berakibat kerugian negara. Apalagi terang benderang ada dugaan perbuatan melawan hukum," ujarnya saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (10/1).</p><p>Menurut iqbal, pola-pola penguasaan lahan parkir seperti itu adalah model-model preman yang dibacking aparat, sehingga tidak tersentuh hukum. Sebaliknya, upaya untuk mengelola secara benar sesuai ketentuan hukum bisa dipidanakan.</p><p>"Jadi saatnya lembaga penegak hukum harus turun tangan dan negara tidak boleh kalah oleh preman. Tentu, diusut secara profesional. Jangan tegakan hukum dengan cara melanggar hukum," pintanya.</p><p>Lahan parkir SNK adalah satu diantara fasilitas PSU yang tidak dikuasai oleh negara, tetapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 21:54 WIB

Jaksa Agung bantah dampingi pembangunan PLTU Riau

Pemilihan Presiden 2019 | 17 Juli 2018 - 21:49 WIB

Prabowo: Masih penjajakan soal koalisi dengan Demokrat

Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 21:39 WIB

8 calon jamaah Haji asal Purwakarta gagal berangkat

Ekonomi | 17 Juli 2018 - 21:22 WIB

Penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen

Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 21:12 WIB

Dinas PP&PA Kabupaten Jayapura gelar sosialisasi pengarusutamaan gender

Ekonomi | 17 Juli 2018 - 20:57 WIB

India minta Indonesia turunkan tarif impor gula

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com