Senin, 23 April 2018

Menkeu sebut kapal pelaku pencurian ikan bisa dikelola dan dimanfaatkan

Kamis, 11 Januari 2018 07:00

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan paparannya dalam acara Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018 di Kementerian Keuangan, Senin (8/1). Sumber foto: http://bit.ly/2D02Nos Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan paparannya dalam acara Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018 di Kementerian Keuangan, Senin (8/1). Sumber foto: http://bit.ly/2D02Nos
Ayo berbagi!

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset negara.

"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita," kata Sri Mulyani usai acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu (10/1).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah bagaimana kapal-kapal asing tidak menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dilakukan sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Hal ini, menurutnya, bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kapal-kapal asing yang ditangkap karena melanggar hukum tidak bisa dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Tidak (dikelola LMAN), kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyebutkan bahwa proses penyitaan aset negara harus melalui penetapan pengadilan.

"Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang," kata Isa. (Ant)

(Der) 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar