Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:58 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Pencabutan larangan motor di Thamrim melanggar HAM

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber Foto: http://bit.ly/2D3LraU
Sumber Foto: http://bit.ly/2D3LraU
<p>Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pencabutan larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA) juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).</p><p>"Justru apa yang diputuskan hakim MA bertentangan dengan HAM, membiarkan rakyat Jakarta menghirup udara yang berpolusi akibat asap knalpot kendaraan bermotor," kata pengamat transportasi dari Universitas Katholik Soegijapranata ini di Jakarta, Kamis (11/1.)</p><p>Djoko menjelaskan salah satu pelarangan melintas sepeda motor adalah untuk kualitas lingkungan yang lebih baik.</p><p>"Pasti kualitas udara lebih bersih di sekitarnya karena berkurang kendaraan bermotor," katanya.</p><p>Dia menyebutkan sekitar 70-80 persen kualitas udara perkotaan disebabkan polusi kendaraan bermotor.</p><p>"Sepeda motor itu cocok untuk angkutan lingkungan, sayangnya sepeda motor di Indonesia diproduksi tidak manusiawi," katanya.</p><p>Angkutan lingkungan, artinya, angkutan yang dioperasikan tidak untuk jarak jauh, dari halte atau stasiun ke perumahan saja.</p><p>Sebagai contoh, kata dia, di Malaysia, tol diberi lanjur khusus sepeda motor, namun tidak banyak dipakai karena sangat minim penggunaan.</p><p>"Karena teknologi sepeda motor tidak berkembang, isi silinder masih di bawah 100 cc, sehingga tidak nyaman untuk jalan bebas hambatan jarak jauh," katanya.</p><p>Namun, dia mengatakan keputusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat, seharusnya dibuat peraturan baru seperti kasus PM Taksi Daring No 26/2017 yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA, kemudian Kementerian Perhubungan menyusun peraturan baru, yaitu PM 108/2017.</p><p>"Sangat disayangkan, padahal Jakarta sudah mulai jadi panutan daerah lain dalam hal menata transportasi," katanya.</p><p>Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut rambu larangan melintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat setelah keputusan MA yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.</p><p>Sehingga, saat ini, sepeda motor kembali diperbolehkan untuk melintas sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta, Pusat. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pencabutan larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung (MA) juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).</p><p>"Justru apa yang diputuskan hakim MA bertentangan dengan HAM, membiarkan rakyat Jakarta menghirup udara yang berpolusi akibat asap knalpot kendaraan bermotor," kata pengamat transportasi dari Universitas Katholik Soegijapranata ini di Jakarta, Kamis (11/1.)</p><p>Djoko menjelaskan salah satu pelarangan melintas sepeda motor adalah untuk kualitas lingkungan yang lebih baik.</p><p>"Pasti kualitas udara lebih bersih di sekitarnya karena berkurang kendaraan bermotor," katanya.</p><p>Dia menyebutkan sekitar 70-80 persen kualitas udara perkotaan disebabkan polusi kendaraan bermotor.</p><p>"Sepeda motor itu cocok untuk angkutan lingkungan, sayangnya sepeda motor di Indonesia diproduksi tidak manusiawi," katanya.</p><p>Angkutan lingkungan, artinya, angkutan yang dioperasikan tidak untuk jarak jauh, dari halte atau stasiun ke perumahan saja.</p><p>Sebagai contoh, kata dia, di Malaysia, tol diberi lanjur khusus sepeda motor, namun tidak banyak dipakai karena sangat minim penggunaan.</p><p>"Karena teknologi sepeda motor tidak berkembang, isi silinder masih di bawah 100 cc, sehingga tidak nyaman untuk jalan bebas hambatan jarak jauh," katanya.</p><p>Namun, dia mengatakan keputusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat, seharusnya dibuat peraturan baru seperti kasus PM Taksi Daring No 26/2017 yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA, kemudian Kementerian Perhubungan menyusun peraturan baru, yaitu PM 108/2017.</p><p>"Sangat disayangkan, padahal Jakarta sudah mulai jadi panutan daerah lain dalam hal menata transportasi," katanya.</p><p>Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut rambu larangan melintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat setelah keputusan MA yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.</p><p>Sehingga, saat ini, sepeda motor kembali diperbolehkan untuk melintas sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta, Pusat. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com