Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:52 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pendaftaran Ristandie-Dikdik terganjal SK ganda Partai Hanura

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sumber foto: Tita Sopandy/Radio Elshinta
Sumber foto: Tita Sopandy/Radio Elshinta
<p>Pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Purwakarya Rustandie-Dikdik Sukardi ke KPUD setempat berlangsung alot, akibat bapaslon ini harus terganjal surat keputusan (SK) ganda dari Partai Hanura.</p><p>Pihak KPU merasa sulit menerima SK Partai Hanura karena sebelumnya partai ini telah berkoalisi dan mendukung bapaslon Anne Ratna Mustika-H Aming.</p><p>Perdebatan antara kedua belah pihak belum juga ada titik temu hingga melewati batas waktu penutupan pendaftaran bapaslon pada pukul 24.00 WIB, Rabu (10/1) malam. Bapaslon yang diusung Partai Gerindra dan Hanura ini merasa persoalan SK ganda sudah selesai karena DPP Partai Hanura telah membatalkan dan mencabut SK untuk bapaslon lain, sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menerima pendaftaran tersebut.</p><p>Ketua KPUD Kabupaten Purwakarta, Ramlan Maulana bersama empat komisioner lainnya harus berdebat dengan bapaslon dan pengurus partai pengusung, suasana riuh para pendukung bapaslon di areal KPUD semakin memanaskan suasana politik di lembaga penyelenggara pemilu itu. </p><p>"Kami menggelar rapat dulu dan saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan kami agar bisa rapat dengan baik", kata salah seorang Komisioner KPUD Kabupaten Purwakarta, Nurlaila Mukaromah, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandy, Kamis (11/1).</p><p>Dibagian lain, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng HM Fikri yang ikut mengantarkan Rustandie-Dikdik menjelaskan kepada awak media bahwa yang sah itu adalah SK terbaru, setelah pada 8 Januari 2018 mencabut SK dengan bapaslon lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dalam pengusungan bapaslon Rustandie-Dikdik Sukardi. Sebenarnya tidak ada sengketa, dan KPU RI sudah mengirimkan surat pencabutan SK sebelumnya. </p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Angga Kusuma.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 15 Desember 2018 - 12:49 WIB

The Jakmania nyalakan flare dan kembang api sepanjang pawai

Pemilihan Presiden 2019 | 15 Desember 2018 - 12:37 WIB

Erick Thohir: Serang fitnah dengan bukti dan fakta

Ekonomi | 15 Desember 2018 - 12:24 WIB

LIPI: Afrika pasar potensial bagi Indonesia

Liga Indonesia | 15 Desember 2018 - 12:12 WIB

Teco: Jakmania berhak merayakan kebahagiaan juara

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 11:50 WIB

Hadapi musim hujan, Bupati tekankan pentingnya mitigasi bencana

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 11:37 WIB

Politik identitas timbulkan ketidakpastian

<p>Pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Purwakarya Rustandie-Dikdik Sukardi ke KPUD setempat berlangsung alot, akibat bapaslon ini harus terganjal surat keputusan (SK) ganda dari Partai Hanura.</p><p>Pihak KPU merasa sulit menerima SK Partai Hanura karena sebelumnya partai ini telah berkoalisi dan mendukung bapaslon Anne Ratna Mustika-H Aming.</p><p>Perdebatan antara kedua belah pihak belum juga ada titik temu hingga melewati batas waktu penutupan pendaftaran bapaslon pada pukul 24.00 WIB, Rabu (10/1) malam. Bapaslon yang diusung Partai Gerindra dan Hanura ini merasa persoalan SK ganda sudah selesai karena DPP Partai Hanura telah membatalkan dan mencabut SK untuk bapaslon lain, sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menerima pendaftaran tersebut.</p><p>Ketua KPUD Kabupaten Purwakarta, Ramlan Maulana bersama empat komisioner lainnya harus berdebat dengan bapaslon dan pengurus partai pengusung, suasana riuh para pendukung bapaslon di areal KPUD semakin memanaskan suasana politik di lembaga penyelenggara pemilu itu. </p><p>"Kami menggelar rapat dulu dan saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan kami agar bisa rapat dengan baik", kata salah seorang Komisioner KPUD Kabupaten Purwakarta, Nurlaila Mukaromah, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandy, Kamis (11/1).</p><p>Dibagian lain, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng HM Fikri yang ikut mengantarkan Rustandie-Dikdik menjelaskan kepada awak media bahwa yang sah itu adalah SK terbaru, setelah pada 8 Januari 2018 mencabut SK dengan bapaslon lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dalam pengusungan bapaslon Rustandie-Dikdik Sukardi. Sebenarnya tidak ada sengketa, dan KPU RI sudah mengirimkan surat pencabutan SK sebelumnya. </p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Angga Kusuma.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com