Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:58 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Keputusan MK tolak uji materi 'presidential treshold' dipuji Mendagri

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: http://bit.ly/2mhk4z3
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: http://bit.ly/2mhk4z3
<p>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah tepat karena presentase ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen sesuai konstitusi.</p><p>"Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak bahwa proses terkaitpresidential treshold&nbsp;yang diputuskan DPR sudah sesuai konstitusi," kata Tjhajo di Jakarta, Kamis (11/1).</p><p>Dia mengatakan pendapat pemerintah terkait jumlah PT itu sudah disampaikan dalam Sidang MK yaitu presentasenya tidak melanggar UUD 1945. Dia mengaku selama ini membuka peluang kepada pihak yang tidak setuju dengan jumlah PT untuk diuji di MK.</p><p>"Termasuk Perppu yang disetujui MK karena menyangkut prinsip ideologi negara yang harus dipertahankan sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.</p><p>Dia menjelaskan apabila masih ada pihak yang menilai putusan MK itu tidak demokratis, maka itu hal tiap orang untuk berbeda pendapat dan dikemukakan di publik.</p><p>Namun, Tjahjo menekankan presentase PT yang telah disetujui dan sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak serta berdasarkan UU, harus dihormati.</p><p>"Mari hormati putusan MK karena pemerintah memberikan kesempatan peluang untuk diuji seperti proses hukum di MK," kata Tjahjo.</p><p>Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.</p><p>"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).</p><p>Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah tepat karena presentase ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen sesuai konstitusi.</p><p>"Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak bahwa proses terkaitpresidential treshold&nbsp;yang diputuskan DPR sudah sesuai konstitusi," kata Tjhajo di Jakarta, Kamis (11/1).</p><p>Dia mengatakan pendapat pemerintah terkait jumlah PT itu sudah disampaikan dalam Sidang MK yaitu presentasenya tidak melanggar UUD 1945. Dia mengaku selama ini membuka peluang kepada pihak yang tidak setuju dengan jumlah PT untuk diuji di MK.</p><p>"Termasuk Perppu yang disetujui MK karena menyangkut prinsip ideologi negara yang harus dipertahankan sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.</p><p>Dia menjelaskan apabila masih ada pihak yang menilai putusan MK itu tidak demokratis, maka itu hal tiap orang untuk berbeda pendapat dan dikemukakan di publik.</p><p>Namun, Tjahjo menekankan presentase PT yang telah disetujui dan sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak serta berdasarkan UU, harus dihormati.</p><p>"Mari hormati putusan MK karena pemerintah memberikan kesempatan peluang untuk diuji seperti proses hukum di MK," kata Tjahjo.</p><p>Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.</p><p>"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).</p><p>Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com