Sabtu, 21 Juli 2018 | 01:30 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Keputusan MK tolak uji materi 'presidential treshold' dipuji Mendagri

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: http://bit.ly/2mhk4z3
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: http://bit.ly/2mhk4z3
<p>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah tepat karena presentase ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen sesuai konstitusi.</p><p>"Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak bahwa proses terkaitpresidential treshold&nbsp;yang diputuskan DPR sudah sesuai konstitusi," kata Tjhajo di Jakarta, Kamis (11/1).</p><p>Dia mengatakan pendapat pemerintah terkait jumlah PT itu sudah disampaikan dalam Sidang MK yaitu presentasenya tidak melanggar UUD 1945. Dia mengaku selama ini membuka peluang kepada pihak yang tidak setuju dengan jumlah PT untuk diuji di MK.</p><p>"Termasuk Perppu yang disetujui MK karena menyangkut prinsip ideologi negara yang harus dipertahankan sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.</p><p>Dia menjelaskan apabila masih ada pihak yang menilai putusan MK itu tidak demokratis, maka itu hal tiap orang untuk berbeda pendapat dan dikemukakan di publik.</p><p>Namun, Tjahjo menekankan presentase PT yang telah disetujui dan sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak serta berdasarkan UU, harus dihormati.</p><p>"Mari hormati putusan MK karena pemerintah memberikan kesempatan peluang untuk diuji seperti proses hukum di MK," kata Tjahjo.</p><p>Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.</p><p>"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).</p><p>Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com