Sabtu, 15 Desember 2018 | 12:57 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Mendag: Jangan timbun beras

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2qYHbUA
Sumber foto: http://bit.ly/2qYHbUA
<p>Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita meminta para pemasok, distributor hingga pedagang tidak menahan stok beras mereka dan melakukan penimbunan di tengah kenaikan harga beras.</p><p><br></p><p>"Kami minta 'supplier' (pemasok), distributor, dan pedagang beras untuk tidak menahan stok beras," katanya, dalam jumpa pers usai rapat stabilisasi harga dan pasokan beras bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel, di Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis (11/1) malam.</p><p><br></p><p>Enggartiasto menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, maka distributor dan pedagang wajib melaporkan badan usahanya, kepemilikan gudang, dan stok barang mereka kepada pemerintah.</p><p><br></p><p>"Apabila tidak melaporkan dan ditemukan di suatu tempat di mana di situ tersedia beras yang tidak dilaporkan, kami anggap itu ilegal dan atau penimbun beras. Kami akan proses secara hukum karena itu sudah diundangkan, sudah disosialisasikan dan kami sampaikan," katanya.</p><p><br></p><p>Mendag menuturkan, Kementerian Perdagangan telah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menanggulangi kenaikan harga beras. Pihaknya melakukan pengecekan dan pemantauan dengan mengerahkan 150 orang staf bersama divisi regional dan subdivisi regional Bulog dalam penyaluran beras medium.</p><p><br></p><p>Ia juga mengatakan pemerintah menyuplai pasokan beras di sejumlah wilayah terutama daerah dengan kenaikan beras paling tajam pada lebih dari 2.500 titik pasar tradisional.</p><p><br></p><p>"Pedagang pasar wajib menjual beras eks Bulog. Kalau ada pedagang beras di pasar yang tidak mau menjual, maka patut diduga, dia hanya mau menikmati keuntungan yang berlebihan dengan memainkan harga," katanya lagi.</p><p><br></p><p>Menurut dia, dengan kenaikan harga beras yang tajam, bukan tidak mungkin jika pedagang juga tergiur untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.</p><p><br></p><p>Adapun dari sisi pasokan, selagi menunggu panen raya pada Februari-Maret mendatang, pemerintah akan melakukan impor sebanyak 500 ribu ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand yang rencananya akan mulai masuk ke Tanah Air pada akhir Januari.</p><p><br></p><p>"Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan, saya akan mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Maka tidak ada kekurangan agar kita tidak kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu jadi prioritas," katanya pula. (Ant)&nbsp;</p><p><br></p><p>(Der)&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 15 Desember 2018 - 12:49 WIB

The Jakmania nyalakan flare dan kembang api sepanjang pawai

Pemilihan Presiden 2019 | 15 Desember 2018 - 12:37 WIB

Erick Thohir: Serang fitnah dengan bukti dan fakta

Ekonomi | 15 Desember 2018 - 12:24 WIB

LIPI: Afrika pasar potensial bagi Indonesia

Liga Indonesia | 15 Desember 2018 - 12:12 WIB

Teco: Jakmania berhak merayakan kebahagiaan juara

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 11:50 WIB

Hadapi musim hujan, Bupati tekankan pentingnya mitigasi bencana

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 11:37 WIB

Politik identitas timbulkan ketidakpastian

<p>Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita meminta para pemasok, distributor hingga pedagang tidak menahan stok beras mereka dan melakukan penimbunan di tengah kenaikan harga beras.</p><p><br></p><p>"Kami minta 'supplier' (pemasok), distributor, dan pedagang beras untuk tidak menahan stok beras," katanya, dalam jumpa pers usai rapat stabilisasi harga dan pasokan beras bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel, di Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis (11/1) malam.</p><p><br></p><p>Enggartiasto menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, maka distributor dan pedagang wajib melaporkan badan usahanya, kepemilikan gudang, dan stok barang mereka kepada pemerintah.</p><p><br></p><p>"Apabila tidak melaporkan dan ditemukan di suatu tempat di mana di situ tersedia beras yang tidak dilaporkan, kami anggap itu ilegal dan atau penimbun beras. Kami akan proses secara hukum karena itu sudah diundangkan, sudah disosialisasikan dan kami sampaikan," katanya.</p><p><br></p><p>Mendag menuturkan, Kementerian Perdagangan telah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menanggulangi kenaikan harga beras. Pihaknya melakukan pengecekan dan pemantauan dengan mengerahkan 150 orang staf bersama divisi regional dan subdivisi regional Bulog dalam penyaluran beras medium.</p><p><br></p><p>Ia juga mengatakan pemerintah menyuplai pasokan beras di sejumlah wilayah terutama daerah dengan kenaikan beras paling tajam pada lebih dari 2.500 titik pasar tradisional.</p><p><br></p><p>"Pedagang pasar wajib menjual beras eks Bulog. Kalau ada pedagang beras di pasar yang tidak mau menjual, maka patut diduga, dia hanya mau menikmati keuntungan yang berlebihan dengan memainkan harga," katanya lagi.</p><p><br></p><p>Menurut dia, dengan kenaikan harga beras yang tajam, bukan tidak mungkin jika pedagang juga tergiur untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.</p><p><br></p><p>Adapun dari sisi pasokan, selagi menunggu panen raya pada Februari-Maret mendatang, pemerintah akan melakukan impor sebanyak 500 ribu ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand yang rencananya akan mulai masuk ke Tanah Air pada akhir Januari.</p><p><br></p><p>"Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan, saya akan mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Maka tidak ada kekurangan agar kita tidak kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu jadi prioritas," katanya pula. (Ant)&nbsp;</p><p><br></p><p>(Der)&nbsp;</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com