Sabtu, 21 Juli 2018 | 01:38 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Hukuman Mati di Indonesia Akan Diperingan Lewat RKUHP

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
(Courtesy: AustraliaPlus) Warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi meski dianggap telah berbuat baik selama masa tahanan.
(Courtesy: AustraliaPlus) Warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi meski dianggap telah berbuat baik selama masa tahanan.
<p>Para politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk meringankan hukuman mati lewat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).</p><div class="comp-embedded-float-right"> <div class="view-wysiwyg" > <div class="comp-rich-text clearfix" id="comp-rich-text7" > <h2>Poin utama:</h2><p>• Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa pemantauan</p><p>• Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati dialihkan ke hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun</p><p>• Sebagian perubahan dalam RKUHP tidak akan berlaku selama beberapa tahun</p> </div> </div></div><p>RKUHP akan memberlakukan masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi, setelah itu hukuman mati bisa diganti dengan hukuman penjara.</p><p>"Aturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan langkah kecil menuju penghapusan (hukuman mati)," kata Ricky Gunawan, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.</p><p>"Ini adalah kompromi antara kelompok yang pro dan kontra terhadap hukuman mati."</p><p>Perubahan tersebut akan memberi pihak otoritas keleluasaan yang lebih besar untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa tahanan, seperti warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dieksekusi pada tahun 2015.</p><p>Kedua pria itu adalah model tahanan yang dipuji karena membantu sesama narapidana.</p><p>Mereka termasuk di antara 18 penyelundup obat terlarang yang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016.</p><p>"Ada begitu banyak tahanan hukuman mati yang menunjukkan transformasi sikap," kata Gunawan.</p><p>"Masalah yang dipertaruhkan saat ini adalah bagaimana memastikan tahanan seperti Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bisa dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah sebagai tahanan yang layak menerima penghentian eksekusi."</p><h2>Perubahan membuat keputusan penghentian eksekusi ‘sangat politis’</h2><p>Masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi akan dilanjutkan dengan peninjauan hukuman secara otomatis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p><p>Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati untuk diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.</p><p>Ricky Gunawan mengatakan bahwa ia ingin melihat peninjauan itu dilakukan oleh komite independen ketimbang politisi.</p><p>"Keputusannya ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - oleh karenanya itu sangat politis," sebut Ricky Gunawan.</p><p>"Ada kebutuhan atas dibentuknya badan independen untuk menasehati Presiden."</p><p>DPR telah menyetujui bahwa RKUHP masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) prioritas tahun ini namun hal tersebut merupakan bagian dari tinjauan menyeluruh terhadap hukum pidana Indonesia yang tidak akan diberlakukan selama beberapa tahun.</p><p>Delapan belas orang telah dieksekusi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar adalah warga asing dan semua dihukum karena penyelundupan narkoba.</p><p>Eksekusi tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Australia, di antara negara-negara lainnya.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2018-01-11/indonesia-to-soften-death-penalty-stance/9320900" target="_blank" title="">Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.</a></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com