Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:59 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Hukuman Mati di Indonesia Akan Diperingan Lewat RKUHP

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
(Courtesy: AustraliaPlus) Warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi meski dianggap telah berbuat baik selama masa tahanan.
(Courtesy: AustraliaPlus) Warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi meski dianggap telah berbuat baik selama masa tahanan.
<p>Para politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk meringankan hukuman mati lewat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).</p><div class="comp-embedded-float-right"> <div class="view-wysiwyg" > <div class="comp-rich-text clearfix" id="comp-rich-text7" > <h2>Poin utama:</h2><p>• Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa pemantauan</p><p>• Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati dialihkan ke hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun</p><p>• Sebagian perubahan dalam RKUHP tidak akan berlaku selama beberapa tahun</p> </div> </div></div><p>RKUHP akan memberlakukan masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi, setelah itu hukuman mati bisa diganti dengan hukuman penjara.</p><p>"Aturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan langkah kecil menuju penghapusan (hukuman mati)," kata Ricky Gunawan, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.</p><p>"Ini adalah kompromi antara kelompok yang pro dan kontra terhadap hukuman mati."</p><p>Perubahan tersebut akan memberi pihak otoritas keleluasaan yang lebih besar untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa tahanan, seperti warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dieksekusi pada tahun 2015.</p><p>Kedua pria itu adalah model tahanan yang dipuji karena membantu sesama narapidana.</p><p>Mereka termasuk di antara 18 penyelundup obat terlarang yang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016.</p><p>"Ada begitu banyak tahanan hukuman mati yang menunjukkan transformasi sikap," kata Gunawan.</p><p>"Masalah yang dipertaruhkan saat ini adalah bagaimana memastikan tahanan seperti Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bisa dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah sebagai tahanan yang layak menerima penghentian eksekusi."</p><h2>Perubahan membuat keputusan penghentian eksekusi ‘sangat politis’</h2><p>Masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi akan dilanjutkan dengan peninjauan hukuman secara otomatis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p><p>Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati untuk diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.</p><p>Ricky Gunawan mengatakan bahwa ia ingin melihat peninjauan itu dilakukan oleh komite independen ketimbang politisi.</p><p>"Keputusannya ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - oleh karenanya itu sangat politis," sebut Ricky Gunawan.</p><p>"Ada kebutuhan atas dibentuknya badan independen untuk menasehati Presiden."</p><p>DPR telah menyetujui bahwa RKUHP masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) prioritas tahun ini namun hal tersebut merupakan bagian dari tinjauan menyeluruh terhadap hukum pidana Indonesia yang tidak akan diberlakukan selama beberapa tahun.</p><p>Delapan belas orang telah dieksekusi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar adalah warga asing dan semua dihukum karena penyelundupan narkoba.</p><p>Eksekusi tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Australia, di antara negara-negara lainnya.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2018-01-11/indonesia-to-soften-death-penalty-stance/9320900" target="_blank" title="">Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.</a></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Dua Babinsa jajaran Kodim 0201/BS gerebek pesta narkoba

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 22:10 WIB

Kudus darurat TBC

Hukum | 22 Oktober 2018 - 21:59 WIB

SP RSIS desak PN Sukoharjo laksanakan eksekusi putusan MA

Sosbud | 22 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Malinau gelar Irau dalam rangka HUT ke-19

Arestasi | 22 Oktober 2018 - 21:25 WIB

Polisi bekuk pembunuh wanita tanpa busana di Binjai

<p>Para politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk meringankan hukuman mati lewat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).</p><div class="comp-embedded-float-right"> <div class="view-wysiwyg" > <div class="comp-rich-text clearfix" id="comp-rich-text7" > <h2>Poin utama:</h2><p>• Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa pemantauan</p><p>• Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati dialihkan ke hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun</p><p>• Sebagian perubahan dalam RKUHP tidak akan berlaku selama beberapa tahun</p> </div> </div></div><p>RKUHP akan memberlakukan masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi, setelah itu hukuman mati bisa diganti dengan hukuman penjara.</p><p>"Aturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan langkah kecil menuju penghapusan (hukuman mati)," kata Ricky Gunawan, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.</p><p>"Ini adalah kompromi antara kelompok yang pro dan kontra terhadap hukuman mati."</p><p>Perubahan tersebut akan memberi pihak otoritas keleluasaan yang lebih besar untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah berkelakuan baik selama masa tahanan, seperti warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dieksekusi pada tahun 2015.</p><p>Kedua pria itu adalah model tahanan yang dipuji karena membantu sesama narapidana.</p><p>Mereka termasuk di antara 18 penyelundup obat terlarang yang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016.</p><p>"Ada begitu banyak tahanan hukuman mati yang menunjukkan transformasi sikap," kata Gunawan.</p><p>"Masalah yang dipertaruhkan saat ini adalah bagaimana memastikan tahanan seperti Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bisa dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah sebagai tahanan yang layak menerima penghentian eksekusi."</p><h2>Perubahan membuat keputusan penghentian eksekusi ‘sangat politis’</h2><p>Masa pemantauan 10 tahun sebelum eksekusi akan dilanjutkan dengan peninjauan hukuman secara otomatis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p><p>Menteri bisa merekomendasikan hukuman mati untuk diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.</p><p>Ricky Gunawan mengatakan bahwa ia ingin melihat peninjauan itu dilakukan oleh komite independen ketimbang politisi.</p><p>"Keputusannya ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - oleh karenanya itu sangat politis," sebut Ricky Gunawan.</p><p>"Ada kebutuhan atas dibentuknya badan independen untuk menasehati Presiden."</p><p>DPR telah menyetujui bahwa RKUHP masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) prioritas tahun ini namun hal tersebut merupakan bagian dari tinjauan menyeluruh terhadap hukum pidana Indonesia yang tidak akan diberlakukan selama beberapa tahun.</p><p>Delapan belas orang telah dieksekusi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar adalah warga asing dan semua dihukum karena penyelundupan narkoba.</p><p>Eksekusi tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Australia, di antara negara-negara lainnya.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2018-01-11/indonesia-to-soften-death-penalty-stance/9320900" target="_blank" title="">Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.</a></p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com