Kamis, 13 Desember 2018 | 14:33 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Mendagri jamin pemerintah tidak akan intervensi penyelenggara Pemilu

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2DnJnYz
Sumber foto: http://bit.ly/2DnJnYz
<p>Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai politik, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat, harus ikut mensukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sampai nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.</p><p>Hal itu dikatakan Mendagri dalam rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1). </p><p>Posisi pemerintah sendiri, kata dia, adalah mendukung penyelenggara pemilu, tapi bukan untuk mengintervensi. Sejak awal, jelasnya, pemerintah berkomitmen menjaga independensi penyelenggara.</p><p>Menurut Mendagri, terkait Pemilu, masing-masing lembaga sudah jelas fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya. Penyelenggara pemilihan adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sementara keamanan tanggung jawab aparat keamanan, dan pemerintah sendiri tugasnya memfasilitasi.</p><p>"Pemerintah, kami enggak bisa intervensi pada Bawaslu atau pada KPU. Bawaslu dan KPU mandiri penuh," kata dia, seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Kemendagri, </i>Jumat (12/1).</p><p>Terkait kritikan dan kekhawatiran pemerintah melakukan intervensi, Mendagri menepisnya. Ia berujar, aparat Kesbangpol daerah yang ditugaskan melakukan deteksi dini, bukan untuk mengintervensi. </p><p>"Pengawasan dari aparatur Kesbangpol hanya deteksi dini mengantispasi gelagat dan dinamika yang bisa memicu kerawanan," jelasnya. </p><p>Mendagri juga menegaskan, tidak ada instruksi darinya pada Kesbangpol untuk ikut menghitung pemungutan suara. "Jika pun misalnya ada aparatur yang ikut menghitung, itu hanya untuk keperluan internal saja. Sifatnya pun kasuistis," ucapnya.</p><p>"Soal dia mau nyontek lewat KPU atau dari Bawaslu kan sah-sah saja. Jadi enggak ada kita intruksikan. Pengalaman di 2015 dan di 2017 kemarin, itu clear di situ. Kalaupun ada menghitung sifatnya tadi kasuistis," tandas Mendagri. </p><p>Lebih lanjut mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Mendagri menegaskan bahwa dasar hukumnya jelas, bahkan detil. "Ada UU, Peraturan Pemerintah, surat edaran Menpan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan surat edaran dari Kemendagri itu sendiri. Jadi, secara regulasi telah lengkap. Dan, pemerintah berkomitmen menjaga netralitas ASN. Terbukti ada aparatur yang tak netral, sanksi diberlakukan. Dalam Pilkada serentak sebelumnya, beberapa aparatur telah dikenakan sanksi," terang dia. </p><p>"Kami kenakan sanksi, yang Sekda terlibat juga ada, kita kenakan sanksi di sini. Sampai kemarin kami rapat dengan Bawaslu, itu membahas kalau calon ini seorang pengusaha misalnya tapi istrinya pegawai negeri itu boleh eng kampanye ngajak istri, itu saja jadi masalah. Isrinya PNS enggak boleh dong, dia harus netral. Foto bersama juga ya enggak boleh, harus sendiri. Kami meniru Pak Kapolri, Pak Kapolri sudah maju, enggak boleh selfie dengan polisi aktif misalnya. Kami rapat kemarin cukup lama," papar Mendagri.</p><p>Pasangan calon juga, lanjut Tjahjo, dilarang melibatkan kepala desa. "Karena memang acapkali kepala desa dijadikan alat untuk mengumpulkan dukungan. Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah membuat surat edaran berisi penegasan netralitas ASN. Dan ini telah disosialisasikan. Termasuk juga soal sanksinya," tandasnya. </p><p>Sementara terkait dengan keberadaan desk Pilkada, menurut Tjahjo, tugasnya hanya melakukan monitoring dan membantu tugas penyelenggara. Misalnya, ia mencontohkan, penempatan pegawai di KPU. Penempatan itu hanya untuk membantu komisi pemilihan umum dalam hal daftar pemilih. Khususnya sinkronisasi DP4 yang diserahkan pemerintah dengan daftar pemilih yang disusun KPU.</p><p>"Kami sudah sepakat menempatkan orang di KPU tapi untuk urusan DP4, supaya tidak repot. Kami menempatkan bukan menjadi intervensi. KPU enggak mau di intervensi apalagi dengan pemerintah, dengan DPR juga tidak mau," katanya.</p><p>Dukungan pada KPU, kata Tjahjo menambahkan, sifatnya koordinatif. Memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan lancar, termasuk juga fasilitasi Kemendagri soal anggaran Pilkada.</p><p><br></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 13 Desember 2018 - 14:31 WIB

Gejala khas pneumonia, batuk disertai sesak napas

Liga lainnya | 13 Desember 2018 - 14:24 WIB

Pawai kemenangan Persija juara Liga 1 hari Sabtu

Pemilihan Presiden 2019 | 13 Desember 2018 - 14:07 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 13:57 WIB

Anies peroleh Moeslim Choice Government Award 2018

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 13:42 WIB

11 persen warga Aceh belum punya KTP elektronik

<p>Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai politik, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat, harus ikut mensukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sampai nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.</p><p>Hal itu dikatakan Mendagri dalam rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1). </p><p>Posisi pemerintah sendiri, kata dia, adalah mendukung penyelenggara pemilu, tapi bukan untuk mengintervensi. Sejak awal, jelasnya, pemerintah berkomitmen menjaga independensi penyelenggara.</p><p>Menurut Mendagri, terkait Pemilu, masing-masing lembaga sudah jelas fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya. Penyelenggara pemilihan adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sementara keamanan tanggung jawab aparat keamanan, dan pemerintah sendiri tugasnya memfasilitasi.</p><p>"Pemerintah, kami enggak bisa intervensi pada Bawaslu atau pada KPU. Bawaslu dan KPU mandiri penuh," kata dia, seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Kemendagri, </i>Jumat (12/1).</p><p>Terkait kritikan dan kekhawatiran pemerintah melakukan intervensi, Mendagri menepisnya. Ia berujar, aparat Kesbangpol daerah yang ditugaskan melakukan deteksi dini, bukan untuk mengintervensi. </p><p>"Pengawasan dari aparatur Kesbangpol hanya deteksi dini mengantispasi gelagat dan dinamika yang bisa memicu kerawanan," jelasnya. </p><p>Mendagri juga menegaskan, tidak ada instruksi darinya pada Kesbangpol untuk ikut menghitung pemungutan suara. "Jika pun misalnya ada aparatur yang ikut menghitung, itu hanya untuk keperluan internal saja. Sifatnya pun kasuistis," ucapnya.</p><p>"Soal dia mau nyontek lewat KPU atau dari Bawaslu kan sah-sah saja. Jadi enggak ada kita intruksikan. Pengalaman di 2015 dan di 2017 kemarin, itu clear di situ. Kalaupun ada menghitung sifatnya tadi kasuistis," tandas Mendagri. </p><p>Lebih lanjut mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Mendagri menegaskan bahwa dasar hukumnya jelas, bahkan detil. "Ada UU, Peraturan Pemerintah, surat edaran Menpan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan surat edaran dari Kemendagri itu sendiri. Jadi, secara regulasi telah lengkap. Dan, pemerintah berkomitmen menjaga netralitas ASN. Terbukti ada aparatur yang tak netral, sanksi diberlakukan. Dalam Pilkada serentak sebelumnya, beberapa aparatur telah dikenakan sanksi," terang dia. </p><p>"Kami kenakan sanksi, yang Sekda terlibat juga ada, kita kenakan sanksi di sini. Sampai kemarin kami rapat dengan Bawaslu, itu membahas kalau calon ini seorang pengusaha misalnya tapi istrinya pegawai negeri itu boleh eng kampanye ngajak istri, itu saja jadi masalah. Isrinya PNS enggak boleh dong, dia harus netral. Foto bersama juga ya enggak boleh, harus sendiri. Kami meniru Pak Kapolri, Pak Kapolri sudah maju, enggak boleh selfie dengan polisi aktif misalnya. Kami rapat kemarin cukup lama," papar Mendagri.</p><p>Pasangan calon juga, lanjut Tjahjo, dilarang melibatkan kepala desa. "Karena memang acapkali kepala desa dijadikan alat untuk mengumpulkan dukungan. Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah membuat surat edaran berisi penegasan netralitas ASN. Dan ini telah disosialisasikan. Termasuk juga soal sanksinya," tandasnya. </p><p>Sementara terkait dengan keberadaan desk Pilkada, menurut Tjahjo, tugasnya hanya melakukan monitoring dan membantu tugas penyelenggara. Misalnya, ia mencontohkan, penempatan pegawai di KPU. Penempatan itu hanya untuk membantu komisi pemilihan umum dalam hal daftar pemilih. Khususnya sinkronisasi DP4 yang diserahkan pemerintah dengan daftar pemilih yang disusun KPU.</p><p>"Kami sudah sepakat menempatkan orang di KPU tapi untuk urusan DP4, supaya tidak repot. Kami menempatkan bukan menjadi intervensi. KPU enggak mau di intervensi apalagi dengan pemerintah, dengan DPR juga tidak mau," katanya.</p><p>Dukungan pada KPU, kata Tjahjo menambahkan, sifatnya koordinatif. Memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan lancar, termasuk juga fasilitasi Kemendagri soal anggaran Pilkada.</p><p><br></p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com